Suara.com - Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menilai, rencana pencabutan kewargenegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terbukti terlibat kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masih terlalu jauh. Sebab, ISIS sendiri bukanlah negara yang diakui.
Menurutnya, menindak ISIS bukanlah dengan cara pencabutan kewarganegaraan, namun dengan pidana karena melakukan tindakan radikalisme.
"ISIS itu belum sebagai entitas negara, tapi suatu gerakan radikalisme, nah kalau misalnya gerakan radikalisme atau ajaran radikal, itu bisa jadi alasan bagi pemerintah untuk tindakan yang dilarang itu. Kalau ajaran terlarang diikuti masyarakat, itu bisa ditindak, tapi kalau pencabutan warga negara masih terlalu jauh," kata Tantowi di DPR, Jakarta, Senin (30/3/2015).
Dia menambahkan, pencabutan kewarganegaraan bisa didasarkan ketika seorang WNI membela negara lain secara sadar atau ikut masuk kekuatan militer negara lain. Menurutnya, WNI yang ikut ISIS belum memenuhi syarat itu.
"Kita dianggap gerakan itu tidak masuk ke negara lain," ujarnya.
Berita Terkait
-
Tamparan Bagi Penguasa yang Sakiti Rakyat, Tantowi Yahya usai Keponakan Prabowo Mundur DPR: Salut!
-
Gaya Blak-blakan Menkeu Purbaya Dapat Dukungan Tantowi Yahya
-
Tantowi Yahya Dukung Menkeu Purbaya: Dia Bukan Tipe Penjilat
-
Mantan Dubes RI Puji Gaya Bicara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Optimis Bisa Selamatkan Ekonomi
-
Turki Gempur ISIS Online: 26 Orang Ditangkap Terkait Propaganda Teror di Medsos
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Dean James Cetak Rekor di Liga Europa, Satu-satunya Pemain Indonesia yang Bisa
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
Terkini
-
KPK: Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Diduga Terima Rp 79,7 Miliar dari Kasus Dana Hibah
-
Mengenal Kapal Flotilla yang Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Tapi Disergap Tentara Israel
-
Bukan Mengada-Ada, Polisi Ungkap Alasan Kondom Jadi Bukti di Kasus Kematian Arya Daru
-
BRI Catat Serapan FLPP Tertinggi, Menteri PKP Apresiasi Dukungan untuk Rumah Subsidi
-
Kepala BGN: Dampak Program MBG Nyata, Tapi Tak Bisa Dilihat Instan
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Rocky Gerung: Program Makan Bergizi Gratis Berubah Jadi Racun karena Korupsi
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Bantah Makam Arya Daru Diacak-acak Orang Tak Dikenal, Polisi: Itu Amblas Faktor Alam!
-
Menkes Budi Tegaskan Peran Kemenkes Awasi Keamanan Program Makan Bergizi Gratis