Presiden Joko Widodo (Antara)
Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri rapat konsultasi dengan DPR di gedung DPR, Senayan, Senin (6/5/2015). Presiden akan datang jam 10.30 WIB. Pertemuan direncanakan mulai pukul 11.00 WIB dan akan berlangsung secara tertutup.
"Kayaknya rapat konsultasi dirancang tertutup, tapi sebelum dimulai akan ada konferensi pers. Dan sesudahnya nanti juga akan disampaikan hasil rapat baik itu dari Presiden maupun DPR," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
Dalam rapat konsultasi, kata Agus, membicarakan dua hal yang sudah mendesak untuk diselesaikan. Pertama mengenai calon Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
"Namun namanya konsultasi, bisa saja berkembang. Karena seluruh pimpinan fraksi ada, pasti ada saja permasalahan yang akan dibahas dalam rapat itu," ujarnya.
Pembahasan yang kedua, kata Agus, mengenai APBN Perubahan yang sekarang dinilai belum sempurna karena nomenklatur di pemerintahan belum selesai.
"Kemudian kami juga melihat kemerosotan di bidang ekonomi. Seperti dolar yang terpuruk dari dolar (US) hingga Rp13 ribu," kata politisi Partai Demokrat.
Dalam rapat nanti, kata dia, terbuka peluang berkembang membahas agenda-agenda lain.
Rapat konsultasi dengan Presiden akan dihadiri pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi III khusus untuk membicarakan soal calon Kapolri dan Keppres Pelaksana Tugas KPK dan pimpinan badan anggaran.
"Kayaknya rapat konsultasi dirancang tertutup, tapi sebelum dimulai akan ada konferensi pers. Dan sesudahnya nanti juga akan disampaikan hasil rapat baik itu dari Presiden maupun DPR," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.
Dalam rapat konsultasi, kata Agus, membicarakan dua hal yang sudah mendesak untuk diselesaikan. Pertama mengenai calon Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
"Namun namanya konsultasi, bisa saja berkembang. Karena seluruh pimpinan fraksi ada, pasti ada saja permasalahan yang akan dibahas dalam rapat itu," ujarnya.
Pembahasan yang kedua, kata Agus, mengenai APBN Perubahan yang sekarang dinilai belum sempurna karena nomenklatur di pemerintahan belum selesai.
"Kemudian kami juga melihat kemerosotan di bidang ekonomi. Seperti dolar yang terpuruk dari dolar (US) hingga Rp13 ribu," kata politisi Partai Demokrat.
Dalam rapat nanti, kata dia, terbuka peluang berkembang membahas agenda-agenda lain.
Rapat konsultasi dengan Presiden akan dihadiri pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan Komisi III khusus untuk membicarakan soal calon Kapolri dan Keppres Pelaksana Tugas KPK dan pimpinan badan anggaran.
Komentar
Berita Terkait
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Fakta Sebenarnya di Balik Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu
-
Prabowo Kukuhkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Jadi Ketua
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Berapa Korban Banjir Sumatera Per 30 November 2025? Ini Data BNPB
-
Mangrove Bukan Sekadar Benteng Pesisir: Lebih dari Penjaga Karbon, Penopang Kehidupan Laut
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan