Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. [Suara.com/Bowo Raharjo]
Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), Dewi Haroen, turut menyayangkan etika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam berbicara di hadapan publik maupun kepada pekerja media.
"Balik lagi ke Pak Ahok, ojo ngono. Kita ini orang Jawa. Kita ini orang Indonesia. Sopan santun harus tetap lah, ya. Pak Ahok, please (harus dijaga kalau berbicara). Bagaimana pun, gak berarti omongannya itu buruk. Tapi perkataan yang kayak toilet itu tidak (seharusnya) keluar," ujar Dewi, di sela sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Dewi mengakui, setelah Ahok memimpin, di Jakarta banyak terjadi perubahan yang cukup signifikan. Hanya saja, dia turut menyayangkan etika Gubernur DKI itu yang dinilai tidak pantas, yang justru akan menurunkan penilaiannya di mata masyarakat.
"Kebaikan Pak Ahok akan turun dengan (etika) seperti itu. Sayang kan? Balik lagi, mungkin Pak Ahok perlu juru bicara atau penasehat komunikasinya beliau. Cari orang psikologi yang bisa menurunkan tensinya beliau, sehingga ketika menghadapi pers maupun DPRD, dia sudah cool menghadapi itu," beber Dewi.
Dalam hal perkataan di hadapan wartawan, Dewi menilai bahwa di belahan dunia mana pun, tidak ada seorang politisi maupun pejabat publik yang pantas mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang lazim dilakukan Ahok.
"Bagaimana pun, di belahan dunia ini, seorang politisi tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar. Apalagi di TV, di media. Itu adalah sesuatu yang tidak pantas," jelas Dewi.
"Mungkin tolong, dengan kebaikan Pak Ahok yang sudah membangun Jakarta, tolonglah mengatur pola pembicaraannya. Agar masyarakat lebih damai. Karena orang Indonesia kan (dari) berbagai suku bangsa. Mereka gak suka kegaduhan. Gitu aja," tambahnya.
"Balik lagi ke Pak Ahok, ojo ngono. Kita ini orang Jawa. Kita ini orang Indonesia. Sopan santun harus tetap lah, ya. Pak Ahok, please (harus dijaga kalau berbicara). Bagaimana pun, gak berarti omongannya itu buruk. Tapi perkataan yang kayak toilet itu tidak (seharusnya) keluar," ujar Dewi, di sela sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Dewi mengakui, setelah Ahok memimpin, di Jakarta banyak terjadi perubahan yang cukup signifikan. Hanya saja, dia turut menyayangkan etika Gubernur DKI itu yang dinilai tidak pantas, yang justru akan menurunkan penilaiannya di mata masyarakat.
"Kebaikan Pak Ahok akan turun dengan (etika) seperti itu. Sayang kan? Balik lagi, mungkin Pak Ahok perlu juru bicara atau penasehat komunikasinya beliau. Cari orang psikologi yang bisa menurunkan tensinya beliau, sehingga ketika menghadapi pers maupun DPRD, dia sudah cool menghadapi itu," beber Dewi.
Dalam hal perkataan di hadapan wartawan, Dewi menilai bahwa di belahan dunia mana pun, tidak ada seorang politisi maupun pejabat publik yang pantas mengeluarkan kata-kata kasar seperti yang lazim dilakukan Ahok.
"Bagaimana pun, di belahan dunia ini, seorang politisi tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar. Apalagi di TV, di media. Itu adalah sesuatu yang tidak pantas," jelas Dewi.
"Mungkin tolong, dengan kebaikan Pak Ahok yang sudah membangun Jakarta, tolonglah mengatur pola pembicaraannya. Agar masyarakat lebih damai. Karena orang Indonesia kan (dari) berbagai suku bangsa. Mereka gak suka kegaduhan. Gitu aja," tambahnya.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps