Ahok Pantau Ujian Nasional
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah pasrah dengan keputusan Kementerian Dalam Negeri mengesahkan APBD DKI Jakarta untuk tahun 2015.
Jumlah APBD yang disahkan dihitung dari pagu anggaran tahun 2014, hanya sebesar Rp69,28 triliun, padahal pagu anggaran 2014 sebenarnya Rp72,9 triliun. Pengesahan APBD sebesar Rp69,28 triliun mengacu pada nilai total belanja sebesar Rp63,65 triliun ditambah dengan pengeluaran pembiayaan Rp5,63 triliun.
Penyusutan anggaran tersebut dipastikan bakal mengganggu rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membersihkan saluran air Banjir Kanal Barat yang selama kerap menjadi momok bagi warga sekitar akibat melimpahnya debit air saat hujan turun.
"Saat ini Banjir Kanal Barat tinggal nunggu alat berat sebenarnya. Jadi sayang kan tiga triliun rupiah dibiarkan lenyap begitu saja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Ahok mengungkapkan ketika dulu dia masih menjadi Wakil Gubernur DKI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono selalu memintanya untuk memberikan keindahan di kali saluran air depan Masjid Istiqlal dan di Juanda, depan Istana.
"Dulu, hampir setiap ketemu Bu Ani Yudhoyono sama Pak SBY pasti ngomongnya gini, Pak Wagub tolong ya itu sungai di Istiqlal sama di Juanda depan Istana boleh nggak sampahnya dibersihkan karena kami bawa tamu begitu lihat sungai malu. Ini kata Ibu Ani, loh. Makanya saya bilang siap bu. Sekarang coba lihat Istiqlal pasang CCTV, kalinya nggak ada sampah," kata Ahok.
Namun, setelah Kementerian Dalam Negeri tetap mengesahkan APBD sebesar Rp69,28 triliun, Ahok pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain mengiyakan. Dengan demikian, biaya untuk membeli alat-alat berat untuk menata kota, terutama saluran air, hilang.
"Nggak bisa ngakalin lagi, itu tergantung menteri. Kalau menterinya ngotot, ya sudah. Saya sih nggak masalah paling pembelian tanah berkurang, pembelian alat berat berkurang," kata Ahok.
Jumlah APBD yang disahkan dihitung dari pagu anggaran tahun 2014, hanya sebesar Rp69,28 triliun, padahal pagu anggaran 2014 sebenarnya Rp72,9 triliun. Pengesahan APBD sebesar Rp69,28 triliun mengacu pada nilai total belanja sebesar Rp63,65 triliun ditambah dengan pengeluaran pembiayaan Rp5,63 triliun.
Penyusutan anggaran tersebut dipastikan bakal mengganggu rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membersihkan saluran air Banjir Kanal Barat yang selama kerap menjadi momok bagi warga sekitar akibat melimpahnya debit air saat hujan turun.
"Saat ini Banjir Kanal Barat tinggal nunggu alat berat sebenarnya. Jadi sayang kan tiga triliun rupiah dibiarkan lenyap begitu saja," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Ahok mengungkapkan ketika dulu dia masih menjadi Wakil Gubernur DKI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono selalu memintanya untuk memberikan keindahan di kali saluran air depan Masjid Istiqlal dan di Juanda, depan Istana.
"Dulu, hampir setiap ketemu Bu Ani Yudhoyono sama Pak SBY pasti ngomongnya gini, Pak Wagub tolong ya itu sungai di Istiqlal sama di Juanda depan Istana boleh nggak sampahnya dibersihkan karena kami bawa tamu begitu lihat sungai malu. Ini kata Ibu Ani, loh. Makanya saya bilang siap bu. Sekarang coba lihat Istiqlal pasang CCTV, kalinya nggak ada sampah," kata Ahok.
Namun, setelah Kementerian Dalam Negeri tetap mengesahkan APBD sebesar Rp69,28 triliun, Ahok pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, selain mengiyakan. Dengan demikian, biaya untuk membeli alat-alat berat untuk menata kota, terutama saluran air, hilang.
"Nggak bisa ngakalin lagi, itu tergantung menteri. Kalau menterinya ngotot, ya sudah. Saya sih nggak masalah paling pembelian tanah berkurang, pembelian alat berat berkurang," kata Ahok.
Komentar
Berita Terkait
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Perintah Pusat Pangkas Dana Transfer, Pramono Pastikan Program Masyarakat Ini Aman
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka