Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan, pengajuan rotasi yang dilakukan kubu Golkar versi Munas Bali akan disesuaikan dengan mekanisme yang tepat. Dia belum bisa memberikan keputusan mengenai perkara ini.
"Ya ini sudah surat tentu kita serahkan kepada mekanisme yang ada. Tentunya kesekjenan, nah, kesekjenan sekarang ini surat belum ada pada saya. Jadi, nanti kita lihat di dalam rapat pimpinan itu semua surat-surat, bukan hanya partai Golkar, tapi hal-hal lain," kata Setya di DPR, Jakarta, Senin (13/4/2015).
Seperti diberitakan, loyalis Golkar versi Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono dirotasi Komisinya oleh Fraksi Golkar di DPR. Rotasi ini dilakukan sesuai surat ke Pimpinan DPR dengan tanda tangan Ketua Fraksi Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo tertanggal 9 April 2015.
"Total 27 anggota dirotasi," kata Anggota Fraksi Golkar kubu Agung Dave Laksono, di DPR.
Sejumlah nama dirotasi, yakni Zainuddin Amali, Yayat Biaro, Adies Kadir, Fayakhun Andriadi dan Meutya Viada Hafid dan Dave Laksono.
Dave yang dirotasi mempertanyakan alasan keputusan itu. Sebab, Dia tidak tahu mengapa rotasi ini dilakukan.
Namun, Dave meyakini, anggota yang dirotasi karena tidak mendukung kepengurusan Aburizal Bakrie.
"Mereka yang dirotasi adalah orang-orang yang memperjuangkan kebenaran," kata Dave.
Kendati demikian, dia tidak menganggap sah rotasi ini. Sebab, menurutnya, kepengurusan Fraksi yang sah adalah Fraksi Golkar hasil Munas Jakarta pimpinan Agus Gumiwang.
"Saya membuat surat protes keras yang disampaikan kepada Ketua DPR RI isinya rotasi yang dilakukan atas nama Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo tidak sah," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri