Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara/Wahyu Putro)
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (14/4/2015) malam mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Kami baru saja mengadakan pertemuan dengan pimpinan majelis ulama dan ormas-ormas Islam, membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dunia Islam dan juga efeknya kepada bangsa ini," kata Wapres Kalla di kediamannya di Jakarta, Selasa malam.
Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya memperkuat benteng bangsa dalam menangkal penyebaran ideologi Islam radikal supaya tidak menggerogoti Indonesia.
Wapres mengatakan situasi di Indonesia hingga saat ini belum terpengaruh secara signifikan dengan penyebaran paham ISIS tersebut. Namun, masih diperlukan lagi penguatan nasionalisme untuk mencegah masuknya paham tersebut di kemudian hari.
"Kita bersyukur bahwa Indonesia tetap dalam suasana yang damai walaupun ada gejolak atau kemungkinan-kemungkinan risiko yang kita harus hadapi dan atasi baik sekarang atau di kemudian hari," jelasnya.
Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ideologi Islam yang baik di masyarakat.
"Kita harus menjaga situasi nasional karena paham-paham, baik di ISIS atau perang Yaman, itu radikal dan tentu ingin menghilangkan batas-batas negara kita," katanya.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.
Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid. (Antara)
"Kami baru saja mengadakan pertemuan dengan pimpinan majelis ulama dan ormas-ormas Islam, membicarakan masalah-masalah yang dihadapi dunia Islam dan juga efeknya kepada bangsa ini," kata Wapres Kalla di kediamannya di Jakarta, Selasa malam.
Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya memperkuat benteng bangsa dalam menangkal penyebaran ideologi Islam radikal supaya tidak menggerogoti Indonesia.
Wapres mengatakan situasi di Indonesia hingga saat ini belum terpengaruh secara signifikan dengan penyebaran paham ISIS tersebut. Namun, masih diperlukan lagi penguatan nasionalisme untuk mencegah masuknya paham tersebut di kemudian hari.
"Kita bersyukur bahwa Indonesia tetap dalam suasana yang damai walaupun ada gejolak atau kemungkinan-kemungkinan risiko yang kita harus hadapi dan atasi baik sekarang atau di kemudian hari," jelasnya.
Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ideologi Islam yang baik di masyarakat.
"Kita harus menjaga situasi nasional karena paham-paham, baik di ISIS atau perang Yaman, itu radikal dan tentu ingin menghilangkan batas-batas negara kita," katanya.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.
Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid. (Antara)
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre