Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla (Antara)
Pemerintah akan mengundang para duta besar dari negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas mengenai situasi terkini konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (14/4/2015) malam mengatakan, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.
"Besok (Rabu, 15/4/2015), Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, ada sekitar 57 dubes di sini untuk bertemu dengan saya dan Presiden (Joko Widodo)," kata Wapres Kalla usai mengundang tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya.
Pertemuan dengan para dubes OKI tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.
"Presiden juga akan menyampaikan sikap Indonesia menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru nanti setelah itu kita lihat upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk memberikan kedamaian yang lebih baik di negara-negara Islam," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan pihaknya bersama perwakilan tokoh ulama dan ormas Islam telah menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah.
"Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat telah terlibat dalam tukar-menukar pikiran tentang apa yang kita hadapi, khususnya gejolak yang terjadi di dunia Islam," kata Din.
Din juga mengatakan para tokoh Islam telah sepakat untuk mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Wapres Kalla, guna mengambil inisiatif untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui pertemuan dengan dubes negara OKI tersebut.
"Kami sepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam ini tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia yang aman dan tenteram ini. Kami juga mendorong Wapres untuk memprakarsai mediasi guna mendamaikan sesama muslim yang bertikai di sana," tambahnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa malam, mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan majelis ulama untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.
Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid. (Antara)
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (14/4/2015) malam mengatakan, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.
"Besok (Rabu, 15/4/2015), Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, ada sekitar 57 dubes di sini untuk bertemu dengan saya dan Presiden (Joko Widodo)," kata Wapres Kalla usai mengundang tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya.
Pertemuan dengan para dubes OKI tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.
"Presiden juga akan menyampaikan sikap Indonesia menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru nanti setelah itu kita lihat upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk memberikan kedamaian yang lebih baik di negara-negara Islam," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan pihaknya bersama perwakilan tokoh ulama dan ormas Islam telah menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah.
"Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat telah terlibat dalam tukar-menukar pikiran tentang apa yang kita hadapi, khususnya gejolak yang terjadi di dunia Islam," kata Din.
Din juga mengatakan para tokoh Islam telah sepakat untuk mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Wapres Kalla, guna mengambil inisiatif untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui pertemuan dengan dubes negara OKI tersebut.
"Kami sepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam ini tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia yang aman dan tenteram ini. Kami juga mendorong Wapres untuk memprakarsai mediasi guna mendamaikan sesama muslim yang bertikai di sana," tambahnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa malam, mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan majelis ulama untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.
Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid. (Antara)
Komentar
Berita Terkait
-
Bahas Penyebaran Paham ISIS, JK Undang Ormas Islam dan MUI
-
Ini Syarat Diversifikasi Energi di Indonesia Menurut Jusuf Kalla
-
Jokowi, JK dan 10 Menteri Akan Hadiri Kongres PDI Perjuangan
-
Nonton Perdana Film Tjokroaminoto, JK: Perbanyak Film Seperti Ini
-
Pengacara SDA Juga Sebut Megawati dan JK Minta Kuota Haji
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba