Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla (Antara)
Pemerintah akan mengundang para duta besar dari negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk membahas mengenai situasi terkini konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (14/4/2015) malam mengatakan, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.
"Besok (Rabu, 15/4/2015), Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, ada sekitar 57 dubes di sini untuk bertemu dengan saya dan Presiden (Joko Widodo)," kata Wapres Kalla usai mengundang tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya.
Pertemuan dengan para dubes OKI tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.
"Presiden juga akan menyampaikan sikap Indonesia menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru nanti setelah itu kita lihat upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk memberikan kedamaian yang lebih baik di negara-negara Islam," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan pihaknya bersama perwakilan tokoh ulama dan ormas Islam telah menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah.
"Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat telah terlibat dalam tukar-menukar pikiran tentang apa yang kita hadapi, khususnya gejolak yang terjadi di dunia Islam," kata Din.
Din juga mengatakan para tokoh Islam telah sepakat untuk mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Wapres Kalla, guna mengambil inisiatif untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui pertemuan dengan dubes negara OKI tersebut.
"Kami sepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam ini tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia yang aman dan tenteram ini. Kami juga mendorong Wapres untuk memprakarsai mediasi guna mendamaikan sesama muslim yang bertikai di sana," tambahnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa malam, mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan majelis ulama untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.
Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid. (Antara)
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (14/4/2015) malam mengatakan, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman.
"Besok (Rabu, 15/4/2015), Pemerintah akan mengundang para dubes dari negara OKI, ada sekitar 57 dubes di sini untuk bertemu dengan saya dan Presiden (Joko Widodo)," kata Wapres Kalla usai mengundang tokoh ulama dan ormas Islam di kediamannya.
Pertemuan dengan para dubes OKI tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.
"Presiden juga akan menyampaikan sikap Indonesia menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru nanti setelah itu kita lihat upaya apa yang dapat dilakukan bersama untuk memberikan kedamaian yang lebih baik di negara-negara Islam," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan pihaknya bersama perwakilan tokoh ulama dan ormas Islam telah menyampaikan pandangan mengenai situasi terkini yang terjadi di negara-negara Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah.
"Kami dari Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan sejumlah ormas Islam tingkat pusat telah terlibat dalam tukar-menukar pikiran tentang apa yang kita hadapi, khususnya gejolak yang terjadi di dunia Islam," kata Din.
Din juga mengatakan para tokoh Islam telah sepakat untuk mendorong Pemerintah Indonesia, melalui Wapres Kalla, guna mengambil inisiatif untuk menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui pertemuan dengan dubes negara OKI tersebut.
"Kami sepakat agar gejolak yang terjadi di dunia Islam ini tidak masuk ke dalam negeri kita Indonesia yang aman dan tenteram ini. Kami juga mendorong Wapres untuk memprakarsai mediasi guna mendamaikan sesama muslim yang bertikai di sana," tambahnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa malam, mengundang sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam dan pimpinan majelis ulama untuk membahas masalah yang dihadapi negara Islam, termasuk penyebaran paham radikalisme pembentukan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ketua Umum PP Muslimat NU Khafifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Persis Maman Abdurrahman.
Kemudian Ketua Umum PB Al-Washliyah Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Penasehat ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum PB Persatuan Tarbiyah Islamiyah Basri Barmanda, Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Zainul Madjid, Ketua Umum PP Aisyiah Noorjanah Johantini, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Imam Addaruquthni, Ketua Umum PB Darud Dakwah Wal Irsyad Rusdy Ambo Dalle, serta Ketua GP Anshor Nusron Wahid. (Antara)
Komentar
Berita Terkait
-
Bahas Penyebaran Paham ISIS, JK Undang Ormas Islam dan MUI
-
Ini Syarat Diversifikasi Energi di Indonesia Menurut Jusuf Kalla
-
Jokowi, JK dan 10 Menteri Akan Hadiri Kongres PDI Perjuangan
-
Nonton Perdana Film Tjokroaminoto, JK: Perbanyak Film Seperti Ini
-
Pengacara SDA Juga Sebut Megawati dan JK Minta Kuota Haji
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Laporan Warga Gambir Bongkar Jaringan Sabu 3 Kota, Polisi Tangkap 3 Tersangka!
-
Ortu Korban Daycare Little Aresha akan Kirim Petisi ke UGM, Desak Sanksi Dosen yang Diduga Terlibat