Menteri Lingkungan Hidup Temani PM Norwegia Temui Orang Rimba

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, mendampingi Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg, ke hutan adat Senamat Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Rabu (15/4/2015).

Setiba di Bandara Bungo pukul 02.00 WIB, MenLHK RI dan PM Norwegia langsung menuju hutan adat dengan jarak tempuh tiga jam perjalanan. Menteri LHK dan PM harus melewati lereng bukit terjal, bahkan menyeberangi air sungai dipenuhi bebatuan untuk sampai ke lokasi.

Erna Solberg dan Menteri LHK meninjau kawasan hutan adat, lokasi Hydropower, meninjau pembibitan tanaman hutan dan mengadakan pertemuan dengan orang Rimba kelompok Bujang Tampui.

"Saya kebetulan ditugaskan mendampingi PM Norwegia dan melihat secara langsung apa yang terjadi. Dari pertemuan dengan orang rimba tadi ada persoalan yang bisa saya petik dan menjadi pemikiran kita ke depan untuk dikembangkan kebijakannya," kata Siti Nurbaya.

Persoalan itu yakni posisi lahan, di mana suku anak dalam merasa kesulitan setelah hadirnya tiga perusahaan. Namun Siti Nurbaya baru mengetahui dua nama perusahaan yang dimaksud.

"Saya sudah cek dua perusahaan, sudah tau namanya dan kita cari tau lagi satu perusahaan yang mereka maksud, makanya saya nanya tinggal mereka sebenarnya di mana," katanya menjelaskan.

Di samping itu, lanjutnya, orang rimba juga mengatakan bahwa mereka kehilangan mata pencaharian, dan berkali-kali mereka mengatakan ingin mengolah lahan pertanian.

"Mereka bilang berburu dan mengambil hasil hutan sudah susah, jadi mereka berkeinginan mengolah pertanian. Saya kira yang terpikir juga oleh mereka bahwa sesungguhnya kehidupan di hutan adalah melakukan pertanaman sambil menjaga alam," jelasnya.

Menteri juga mengungkapkan, temuan di lapangan akan dilaporkan ke Presiden untuk menjadi kebijakan seperti apa nanti. Namun kebiasan nomaden dan memburu bagi orang rimba tetap jadi pertimbangan.

Siti Nurbaya menambahkan, pemerintahan Jokowi sudah menegasakan bahwa hutan itu adalah untuk mensejahterahkan rakyat. Dan pemerintah saat ini hanya tinggal memformalisasikannya saja skema yang sudah disusun. (Antara)