Ilustrasi live sex . [Shutterstock]
Analis perkembangan media sosial menilai prostitusi online sulit diberantas. Sebab penyebarannya di media sosial sudah masif.
Pengamat Media Sosial dari Public Virtue Indonesia, John Muhammad menjelaskan negara hanya bisa memantau akun-akun di sebuah media sosial yang menjalankan prostitusi online. Masyarakat pun digerakkan untuk bisa melaporkan praktik itu.
Pemerintah pun bisa langsung memblokir. Namun blokir itu hanya bisa terjadi jika pekerja seks komersial menjajakan dirinya di website.
"Kalau di Twitter tidak bisa. Mana bisa akun Twitter diblokir oleh pemerintah. Kan harus dengan Twitter sendiri," jelas John saat berbincang dengan suara.com, Selasa (15/4/2015).
Menurut dia model prostitusi online terus berkembang. Bahkan PSK lebih mudah membuka 'lapak' di media sosial.
"Di Twitter bisa berhubungan langsung tanpa harus daftar khusus," paparnya.
Menurut John, pemerintah perlu bekerjasama dengan Twitter untuk bisa mendapatkan akses blokir lebih mudah untuk akun Twitter yang menjurus ke prostitusi online. Sebab selama ini pengajuan blokir akun oleh Twitter harus melewati serangkaian prosedur rumit.
"Prosesnya panjang, sampai kirim surat ke pihak Twitter," kata dia.
"Ini tantangan buat pemerintah, mengelola media sosial untuk lebih baik. Harus ada pendekatan ke Twitter agar jalur blokir bisa lebih mudah. Selain itu Pemerintah bangun komunikasi pada media sosial lainnya," kata dia.
Sebelumnya ramai kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin atau Deudeuh 'Tata Chubby'. Deudeuh diduga menjaring lelaki hidung belang lewat media sosial.
Tapi dia dibunuh oleh teman kencannya sendiri, Muhammad Rio Santoso. Rio sudah ditangkap Kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam tempat pembunan ditemukan daftar buku tamu Deudeuh.
Pengamat Media Sosial dari Public Virtue Indonesia, John Muhammad menjelaskan negara hanya bisa memantau akun-akun di sebuah media sosial yang menjalankan prostitusi online. Masyarakat pun digerakkan untuk bisa melaporkan praktik itu.
Pemerintah pun bisa langsung memblokir. Namun blokir itu hanya bisa terjadi jika pekerja seks komersial menjajakan dirinya di website.
"Kalau di Twitter tidak bisa. Mana bisa akun Twitter diblokir oleh pemerintah. Kan harus dengan Twitter sendiri," jelas John saat berbincang dengan suara.com, Selasa (15/4/2015).
Menurut dia model prostitusi online terus berkembang. Bahkan PSK lebih mudah membuka 'lapak' di media sosial.
"Di Twitter bisa berhubungan langsung tanpa harus daftar khusus," paparnya.
Menurut John, pemerintah perlu bekerjasama dengan Twitter untuk bisa mendapatkan akses blokir lebih mudah untuk akun Twitter yang menjurus ke prostitusi online. Sebab selama ini pengajuan blokir akun oleh Twitter harus melewati serangkaian prosedur rumit.
"Prosesnya panjang, sampai kirim surat ke pihak Twitter," kata dia.
"Ini tantangan buat pemerintah, mengelola media sosial untuk lebih baik. Harus ada pendekatan ke Twitter agar jalur blokir bisa lebih mudah. Selain itu Pemerintah bangun komunikasi pada media sosial lainnya," kata dia.
Sebelumnya ramai kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin atau Deudeuh 'Tata Chubby'. Deudeuh diduga menjaring lelaki hidung belang lewat media sosial.
Tapi dia dibunuh oleh teman kencannya sendiri, Muhammad Rio Santoso. Rio sudah ditangkap Kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam tempat pembunan ditemukan daftar buku tamu Deudeuh.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu