Suara.com - Dampak gempa dahsyat di Nepal, Sabtu (25/4/2015) siang tidak berhenti pada makin bertambahnya jumlah korban jiwa. Namun salah satu kota di utara India terancam terjadi kemiskinan.
Kota itu adalah Himachal Pradesh, kota terbesar penghasil apel terbesar. India terancam kekurangan pasokan apel. Wilayah dekat Himalaya yang merupakan daratan subur.
Sebanyak 165 ribu warga Himachal Pradesh tergantung pada sektor pertanian. Sementara ada 500 ribu warga Nepal yang bekerja di sana. Karena gempa, mereka tidak bisa bekerja dan produksi apel terhenti.
Himachal Pradesh memang tergantung pada tenaga kerja asal Nepal. Mereka bertugas melakukan kerja kasar seperti memetik dan mengangkut apel dari kebun. Bisa dibayangkan jika tidak ada yang bekerja, kota-kota besar di sekitar India tidak bisa melihat apel lagi. Sebab 85 persen kawasan India bergantung pada pasokan apel asal Himachal Pradesh.
Bercerita soal Himachal Pradesh, pertanian apelnya terus meningkat sejak dibuka pada tahun 1950-an. Saat itu area perkebunan masih 400 hektar. Lalu di kurun waktu 1960 naik jadi 3.025 hektar. Sampai saat ini tercatat ada 1 juta hektar lahan apel. Dengan perkebunan apel itu, warga Himachal Pradesh bisa terlepas dari kemiskinan.
"Seperti anggota keluarga kita sendiri, kita menunggu kedatangan mereka setiap musim panas. Kali ini kami takut keterlibatan mereka dalam pekerjaan rekonstruksi di Nepal akan mengakibatkan krisis tenaga kerja di Himachal," kata seorang petani di Kullu. Naveen Tanwar.
Di Himachal Pradesh, terdapat banyak desa. Semua memproduksi apel. Salah satunya Shimla Ashutosh Chauhan. Perani apel dari Shimla Ashutosh Chauhan, Ratnari mengatakan kebanyakan warga Nepal bergantung pada pertanian apel. Terutama merka yang tinggal di perbukitan curam. Akses di sana juga berat, ditambah udara dingin menusuk.
"Di sini, sebagian besar petani tidak bekerja dan sangat bergantung pada Nepal dari memetik apel," kata dia.
Orang Nepal yang bekerja di Himachal Pradesh mendapatkan upah besar 500 rupee perhari. Dalam satu musim atau sekira 2,5 bulan, mereka mendapatkan uang sampai 50.000 rupee. Itu sangat cukup untuk hidup di Nepal dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka.
"Tidak hanya tanaman apel, tetapi juga kacang hijau dan kentang di Kabupaten Lahaul," kata Surinder Thakur warga setempat.
Mereka berharap rekonsiliasi gempa Nepal cepat dilakukan. Sebab roda perekonomian India dan kawasan yang berhimpitan dengan Nepal terancam berhenti. (timesofindia)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional