Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menghargai upaya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang pada Senin (27/4/2015) telah menggeledah tiga ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Suply (UPS).
"Pertama bahwa kita harus hargai apa yang dilakukan bareskrim itu bagian dari tugasnya dalam rangka menegakkan hukum. Saya kira ya kita welcome aja," ujar Taufik ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015).
Politisi partai Gerindra itu bahkan mengaku tidak tahu apa yang dibawa oleh penyidik Bareskrim setelah melakukan penggeledahan di tiga ruangan itu.
"Kalau soal apa yang digeledah saya kurang paham tuh dan saya baru denger-denger baca berbagai media ya banyak juga yang disita macem-macem yang dibawa," terang dia.
Dalam penggeledahan itu, personel Bareskrim Mabes Polri mendatangi tiga ruangan di gedung DPR DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ketiga ruangan itu yakni Ruangan Sekretariat Komisi E, Ruang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) yang terletak di lantai 9 Gedung DPRD dan ruangan Fahmi Zulfikar Hasibuan di lantai 5.
Ketika disinggung, jika dirinya ikut dibawa-bawa dalam pengadana UPS ini, Taufik pun mengaku siap diperiksa dan digeledah ruangan kerjannya.
"Pasti dong kooperatif, sebagai warga negara harus menghormati kerjanya penegak hukum. Gak boleh yang ada halangin," jelas Taufik
Taufik menerangkan, dirinya tidak mengerti persoalan UPS yang telah menjerat dua orang tersangka dari pihak eksekutif itu.
"Saya kan baru di 2014 (menjadi anggota dewan), tidak ada urusannya karena agustus 2014, kira-kira kami baru dilantik, dan saya tidak ikut membahas anggaran 2014," kata dia.
Dari tempat Lulung, penyidik membawa 2 tas ransel dan 1 map. Dari sekretariat komisi E, penyidik menyita 2 PC komputer, 1 CPU, 1 kardus berisi berkas. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus korupsi pengadaan UPS, yakni Zaenal Soleman dan Alex Usman.
Berita Terkait
-
Berapa Gaji Shin Tae Yong Jadi Pelatih Timnas? Santai Banget Bagi-bagi THR 100 Dolar per Orang
-
Dari Utang Rp50 Miliar Anies Hingga GP Mania Bubar Jalan Dukung Ganjar, Ini 5 Berita Politik Seminggu Terakhir
-
Kisruh Mardiono Vs Gerbong Haji Lulung di Internal PPP lantaran Terlalu Mengekor dengan Kekuasaan
-
INFOGRAFIS: Petaka Dukung Anies, Anak Haji Lulung Menyerah di PPP, Pilih Nyebrang ke NasDem
-
Gerbong Haji Lulung Pendukung Anies Hengkang, PPP Terancam Gagal ke Senayan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional