Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menghargai upaya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang pada Senin (27/4/2015) telah menggeledah tiga ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Uninterruptible Power Suply (UPS).
"Pertama bahwa kita harus hargai apa yang dilakukan bareskrim itu bagian dari tugasnya dalam rangka menegakkan hukum. Saya kira ya kita welcome aja," ujar Taufik ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2015).
Politisi partai Gerindra itu bahkan mengaku tidak tahu apa yang dibawa oleh penyidik Bareskrim setelah melakukan penggeledahan di tiga ruangan itu.
"Kalau soal apa yang digeledah saya kurang paham tuh dan saya baru denger-denger baca berbagai media ya banyak juga yang disita macem-macem yang dibawa," terang dia.
Dalam penggeledahan itu, personel Bareskrim Mabes Polri mendatangi tiga ruangan di gedung DPR DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ketiga ruangan itu yakni Ruangan Sekretariat Komisi E, Ruang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) yang terletak di lantai 9 Gedung DPRD dan ruangan Fahmi Zulfikar Hasibuan di lantai 5.
Ketika disinggung, jika dirinya ikut dibawa-bawa dalam pengadana UPS ini, Taufik pun mengaku siap diperiksa dan digeledah ruangan kerjannya.
"Pasti dong kooperatif, sebagai warga negara harus menghormati kerjanya penegak hukum. Gak boleh yang ada halangin," jelas Taufik
Taufik menerangkan, dirinya tidak mengerti persoalan UPS yang telah menjerat dua orang tersangka dari pihak eksekutif itu.
"Saya kan baru di 2014 (menjadi anggota dewan), tidak ada urusannya karena agustus 2014, kira-kira kami baru dilantik, dan saya tidak ikut membahas anggaran 2014," kata dia.
Dari tempat Lulung, penyidik membawa 2 tas ransel dan 1 map. Dari sekretariat komisi E, penyidik menyita 2 PC komputer, 1 CPU, 1 kardus berisi berkas. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus korupsi pengadaan UPS, yakni Zaenal Soleman dan Alex Usman.
Berita Terkait
-
Berapa Gaji Shin Tae Yong Jadi Pelatih Timnas? Santai Banget Bagi-bagi THR 100 Dolar per Orang
-
Dari Utang Rp50 Miliar Anies Hingga GP Mania Bubar Jalan Dukung Ganjar, Ini 5 Berita Politik Seminggu Terakhir
-
Kisruh Mardiono Vs Gerbong Haji Lulung di Internal PPP lantaran Terlalu Mengekor dengan Kekuasaan
-
INFOGRAFIS: Petaka Dukung Anies, Anak Haji Lulung Menyerah di PPP, Pilih Nyebrang ke NasDem
-
Gerbong Haji Lulung Pendukung Anies Hengkang, PPP Terancam Gagal ke Senayan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum