Suara.com - Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop menyatakan bahwa pemerintah Australia belum menerima konfirmasi resmi soal pelaksanaan eksekusi dari pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan Bishop dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Australia Tony Abbott, hari Rabu (29/4/2015), terkait eksekusi mati dua warga negaranya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan di Pulau Nusakambangan.
"Konsuler kami akan mengurus jenazah keduanya untuk dibawa pulang ke australia dan memastikan agar jenazah-jenazah tersebut diperlakukan dengan cara yang layak," kata Bishop.
Bishop tidak menyangkal kenyataan bahwa keduanya terlibat dalam kejahatan serius di Indonesia. Kendati demikian, sang menteri luar negeri mengatakan bahwa eksekusi mati tersebut sebagai keputusan yang "tak bijaksana". Sebab, menurut Bishop, baik Myuran maupun Andrew sudah menunjukkan perubahan dalam hidup mereka.
Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Tony Abbott akan menarik duta besarnya, Paul Grigson, dari Indonesia. Menurut Bishop, penarikan duta besar ini dilakukan dengan tujuan agar Indonesia sadar betapa seriusnya Australia memperhatikan warga negaranya.
Lansiran News.com.au, Bishop menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan upaya untuk menghentikan eksekusi hingga saat-saat akhir. Sebelumnya, Bishop sudah memperingatkan Indonesia akan adanya konsekuensi beberapa minggu setelah eksekusi berlangsung.
"Tentu saja akan ada konsekuensi namun saya tidak ingin membicarakannya secara rinci," kata Bishop dalam tayangan televisi ABC beberapa jam sebelum pelaksanaan eksekusi.
"Pemerintah Indonesia belum merespon satupun permintaan kami dan ada beberapa permintaan penting yang sampai sekarang belum ditanggapi. Saya jelas khawatir akan apa yang terjadi pada beberapa pekan belakangan," tutup Bishop.
Kabar yang berkembang, Australia akan memangkas dana bantuan luar negeri kepada Indonesia. Namun, ketika ditanya tentang hal itu, Bishop menolak menjelaskan apa yang bakal dilakukan Australia selanjutnya. (News.com.au)
Berita Terkait
-
Hamas Hukum Mati Anggotanya Sendiri Atas Tuduhan Homoseksualitas dan 'Percakapan Tak Bermoral'
-
Hukuman Mati Tak Beri Efek Jera, Pemerintah Didesak Hapus Eksekusi
-
Tragedi Amuk Mobil dan Penusukan Massal Tewaskan 35 Orang, China Eksekusi Mati 2 Pelaku
-
Ulasan Film Lasagna: Sedihnya Permintaan Terakhir Terpidana Eksekusi Mati
-
Predator Seks Iran Dieksekusi di Depan Publik Setelah Memperkosa Puluhan Wanita
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah