Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan provokatif terkait eksekusi terpidana mati kasus narkoba.
"Pemerintah harus menyampaikannya dalam bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan empati tinggi (terkait eksekusi mati)," kata Tantowi dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2015).
Dia mengatakan ke depan eksekusi mati tidak perlu diekspos secara berlebihan karena bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia dan kehormatan suatu negara.
Menurut dia, ekspos yang terlalu lama hanya akan menimbulkan diskursus publik yang tidak produktif.
"Kedaulatan hukum kita tegakkan, hubungan bilateral dengan negara-negata sahabat tetap kita jaga dan pelihara," ujarnya.
Namun, dia menegaskan dalam situasi saat ini, di tengah banyaknya kecaman dari beberapa negara, DPR RI tetap mendukung sepenuhnya sikap Pemerintah Indonesia untuk konsisten menjalankan eksekusi mati.
Menurut dia, pemerintah harus tetap konsisten karena hukuman mati adalah bagian dari hukum positif Indonesia.
"Pascaeksekusi para terpidana mati narkoba pada Rabu (29/4) dini hari, hubungan diplomatik kita dengan beberapa negara sahabat dipastikan memburuk," ujarnya.
Politikus Partai Golkar mengatakan reaksi marah sudah ditunjukkan oleh PM Australia, rakyat dan pers Australia kepada Indonesia pascaeksekusi dua warga negara itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Menurut dia reaksi serupa tentu akan ditunjukkan juga oleh negara-negara lain yang warganya dieksekusi.
"Kita sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan dalam rangka mendapatkan respek dari negara-negara lain," katanya.
Dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung sikap konsisten Pemerintah dan bersama-sama dalam menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia.
Dini hari tadi, pukul 00.25 WIB, delapan terpidana mati kasus narkotika telah dieksekusi. Mereka adalah Andrew Chan (warga Australia), Myuran Sukumaran (warga Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), dan Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria).
Berita Terkait
-
Fakta Baru! Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Ternyata Positif Sabu dan Ganja
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Kepolisian Jepang Tangkap Produser XG atas Dugaan Kepemilikan Narkotika
-
Kasus Melebar! Selain Narkoba, AKBP Didik Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Adian Napitupulu Kecam Agresi AS-Israel ke Iran: Board of Peace atau Board of War?
-
Rencana Mediasi Prabowo di Iran Tak Realistis, Dino Patti Djalal: Itu Bunuh Diri Politik!
-
Profil Masoud Pezeshkian, Presiden Iran Berlatar Belakang Dokter Perang
-
Rusia Desak AS dan Israel Hentikan Agresi Terhadap Iran di Sidang PBB
-
Ali Khamenei Gugur, Tugas Pemimpin Tertinggi Iran Diambil Alih Dewan Sementara
-
Debat ICW: PSI dan Perindo Soroti Ketergantungan Industri Ekstraktif dan Sponsor Politik
-
Debat ICW: Desak Politisi Lepas Pengaruh Bisnis demi Cegah Konflik Kepentingan
-
Debat ICW vs Politisi Muda: Soroti Larangan Pebisnis Ekstraktif Duduk di Legislatif
-
Audiens Debat ICW Kritik Jawaban Normatif Politisi dan Desak Reformasi Antikorupsi
-
Timur Tengah Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Siapkan Dokumen dan Segera Lapor Diri