Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan provokatif terkait eksekusi terpidana mati kasus narkoba.
"Pemerintah harus menyampaikannya dalam bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan empati tinggi (terkait eksekusi mati)," kata Tantowi dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2015).
Dia mengatakan ke depan eksekusi mati tidak perlu diekspos secara berlebihan karena bagaimanapun ini menyangkut nyawa manusia dan kehormatan suatu negara.
Menurut dia, ekspos yang terlalu lama hanya akan menimbulkan diskursus publik yang tidak produktif.
"Kedaulatan hukum kita tegakkan, hubungan bilateral dengan negara-negata sahabat tetap kita jaga dan pelihara," ujarnya.
Namun, dia menegaskan dalam situasi saat ini, di tengah banyaknya kecaman dari beberapa negara, DPR RI tetap mendukung sepenuhnya sikap Pemerintah Indonesia untuk konsisten menjalankan eksekusi mati.
Menurut dia, pemerintah harus tetap konsisten karena hukuman mati adalah bagian dari hukum positif Indonesia.
"Pascaeksekusi para terpidana mati narkoba pada Rabu (29/4) dini hari, hubungan diplomatik kita dengan beberapa negara sahabat dipastikan memburuk," ujarnya.
Politikus Partai Golkar mengatakan reaksi marah sudah ditunjukkan oleh PM Australia, rakyat dan pers Australia kepada Indonesia pascaeksekusi dua warga negara itu, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Menurut dia reaksi serupa tentu akan ditunjukkan juga oleh negara-negara lain yang warganya dieksekusi.
"Kita sedang memasuki fase berat dalam rangka penegakan kedaulatan hukum dan dalam rangka mendapatkan respek dari negara-negara lain," katanya.
Dia mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung sikap konsisten Pemerintah dan bersama-sama dalam menghadapi reaksi keras dari masyarakat dunia.
Dini hari tadi, pukul 00.25 WIB, delapan terpidana mati kasus narkotika telah dieksekusi. Mereka adalah Andrew Chan (warga Australia), Myuran Sukumaran (warga Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), dan Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria).
Berita Terkait
-
Perang Rebutan Lahan Pecah! 52 Orang Tewas di Kolombia
-
Militer AS Bom Kapal Diduga Bermuatan Narkotika di Samudera Pasifik: 1 Tewas 2 Selamat
-
BNN Sita Narkotika Senilai Rp211,4 Miliar dalam Operasi Saber Bersinar
-
Amnesty International Sebut Eksekusi Mati Global 2025 Capai Rekor Tertinggi dalam 44 Tahun
-
Perangi Narkoba di Penjara, Sejumlah Lapas di Berbagai Daerah di Razia
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Disebut Orang Gila oleh Trump, Benjamin Netanyahu: Kami Tetap Sahabat
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA