Suara.com - Menjelang Hari Kebebasan Pers Internasional 3 Mei nanti, masih ada cerita wartawan dibungkam kebebasannya untuk meliput. Itu terjadi di Indonesia, negara demokrasi yang mempunyai Undang-Undang Pers dan dipuji karena kebebasan pers.
Kisah 'hitam' itu datang dari provinsi paling timur, Papua. Wartawan setempat, Victor Mambor bercerita sangat sulit untuk meliput di sana. Bahkan harus bertaruh dengan nyawa untuk mengungkap sebuah fakta penting. Terakhir peristiwa kematian wartawan Merauke TV Adriansyah Matrais secara misterius.
Sebegitu mengerikan kah meliput di Papua? Victor memberikan fakta jika kekerasan terhadap pers dilakukan secara terbuka.
"Sekarang upaya kekerasan terhadap media di Papua bukan lagi kekerasan ke wartawan lapangan, sudah ke kantor media. Beberapa kali mereka masuk, mengintimidasi wartawan alam kantornya sendiri," jelas Victor dalam diskusi AJI Indonesia bertajuk 'Kebebasan Pers di Bumi Papua' di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu (29/4/2015).
Sebagai wartawan aktif di Bumi Cenderawasih, Victor merasa diperlakukan berbeda. Itu juga diakui teman-temannya sesama wartawan di sana. Perbedaan mencolok dalam mengeluarkan pemberitaan. Belum lagi imej sparatis yang melekat pada orang Papua, begitu juga wartawan-wartawannya.
"Kalau wartawan papua itu memperlihatkan Bendera Bintang Kejora di cover majalah, wartawan itu akan diperiksa. Kalau (media) di Jakarta nggak apa-apa. Bahkan jelas di TV-TV. Kenapa kami periksa? Apa bedanya kami dengan wartawan di luar Papua?" tanya .
Maka itu, Ketua AJI Papua itu mengatakan kebanyakan pemberitaan media di Papua itu 'manis-manis'. "Kalau media nasional itu berdarah-darah dan cenderung fitnah. Kalau berdarah-darah saja mau memberitakan Papua," paparnya.
Masalah lain, Victor yang merupakan Pemimpin Redaksi tabloidjubi.com itu pernah mendapati 5 'penyusup' di kantornya. Kata dia, hampir semua media massa di Papua mengalami ini. 'Penumpang gelap' itu dicurigai dari aparat keamanan yang menyamar menjadi wartawan atau pekerja media. Tujuannya untuk memata-matai kebijakan redaksinya. Sebab Tabloidjubi ini termasuk yang paling keras memberitakan soal keadaan Papua.
"Bisa dikatakan mereka intelijen. Bayangkan organisasi punya wartawan sendiri. Mereka bekerja untuk intelijen, polisi. Ada juga wartawan jadi informan," paparnya.
Akses wartawan asing ditutup
Banyak wartawan asing yang dihalangi masuk ke Papua. Sampai tahun 2013 saja ada 12 wartawan asing yang dilarang meliput dan dideportasi dari Papua. Namun banyak juga wartawan asing yang bisa masuk meliput.
"Mereka liputan soal pariwisata. Tapi kalau pemberitaan bukan tentang papua itu jarang," kata Victor.
Victor mengaku sering membantu wartawan asing untuk mendapatkan akses di Papua. Akses itu biasanya untuk menjangkau narasumber non-pemerintah.
Kesulitan wartawan asing meliput di Papua dimulai dari pengajuan perizinan di Kedutaan Besar di negara mereka. Banyak aturan yang tidak jelas. Bahkan banyak wartawan asing yang bercerita, pihak Kedutaan Besar Indonesia 'memping-pong' mereka.
"Di negara mereka, mereka mengeluh tidak pernah jelas aturannya. Ketika mereka masuk (mengajukan izin) untuk meliput di Papua, mereka disuruh 3 hari lagi datang. Lalu datang, tapi 'dipim-pong'. Urus-urus ke sana-sini. Dipersulit," kata Victor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara