Suara.com - Kaum buruh dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, lantang mengecam pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri). Buruh menilai mantan ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri itu sebagai koruptor.
Pada kesempatan itu, buruh juga lantang meneriakkan kekecawaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), karena membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan janji kampanye.
Kecaman lain juga dilontarkan karena Jokowi dicap tak peduli terhadap nasib warga negara Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. Menurut buruh, Pemerintah cuma diam, tak sedikit pun berjuang memberikan perlindungan.
"Melawan korupsi, memberantas narkoba, itu hanya basa basi kawan-kawan, hal lain adalah jelas-jelas Budi Gunawan (BG) adalah koruptor tetap saja dipilih untuk dijadikan sebagai Wakapolri. Ini jelas tidak sesuai dengan rencanannya kawan," kata koordinator aksi buruh, Rudi, dalam orasi di atas mobil komando di Bundaran HI, Tahmrin Jakarta Pusat.
"Selain itu, teman kita, warga negara Indonesia banyak yang siap menghadapi hukuman mati di luar negeri, tetapi pemerintah tidak memberikan perlindungan sedikit pun bagi warga Indonesia," katanya.
Karena itu, Rudi melanjutkan, sangat penting bagi kaum buruh dan masyarakat tertindas untuk saling bahu membahu, memperkuat persatuan melawan aksi ketertindasan yang dilakukan pemerintah. Rezim antidemokrasi terpampang jelas dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang mana pemerintah melarang warganya menyampaikan aspirasi.
"Penting bagi kita untuk memperkuat persatuan kaum buruh dan masyarakat yang tertindas, dan melawan penindasan antidemokrasi, dan itu terjadi pada saat KAA yang melarang masyarakat menyampaikan aspirasi," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri