Suara.com - Lima tahanan politik atau narapidana politik Papua bakal menerima grasi dari Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sabtu (9/5/2015).
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Demianus Rumbiak, Sabtu pagi di Jayapura, membenarkan pemberian grasi itu oleh orang nomor satu di Indonesia.
"Iya, benar. Nanti ada lima orang yang akan terima grasi langsung dari Presiden Joko Widodo," kata Demianus Rumbiak.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo dan rombongan akan berkunjung langsung ke Lapas Abepura yang terletak di Kamkey, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura dan memberikan secara langsung grasi tersebut.
"Info yang kami terima Pak Presiden Jokowi akan ke Lapas Abepura sekitar pukul 18.00 WIT. Tapi ini info ini bersifat sementara bisa tepat, bisa juga berubah," katanya.
Informasi yang diterima Antara Jayapura, kelima orang yang akan terima grasi itu adalah Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup). Kelimanya terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu.
Sebelumnya penahanan mereka dipindah ke Lapas Makasar kemudian di kembalikan ke Papua. Dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak.
Secara terpisah, kuasa hukum kelima orang tersebut, Latifa Anum Siregar yang juga direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua mengapresiasi pemberian grasi oleh Presiden Jokowi.
"Saya juga berharap Presiden Jokowi juga memberikan grasi kepada tahanan-tahanan politik lainnya agar Indonesia ini menjadi negara demokrasi baru di dunia," katanya lewat telepon seluler.
Kelima tapol/napol itu, kini berada di Lapas Abepura guna menerima grasi dari Presiden Jokowi.
Pagi tadi, Presiden Jokowi telah meninjau dan meresmikan pembangunan Pasar Pharaa Sentani dan pembangunan fasilitas stadion untuk PON 2020 di Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura.
Kini, Presiden Jokowi dan rombongan sedang berada di Bumi Perkemahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura guna meresmikan pembangunan Kampus IPDN regional Papua.(Antara)
Berita Terkait
-
Roy Suryo Serang Balik! Polisikan Rismon Sianipar dan Lechumanan Terkait Keterangan Palsu dan Fitnah
-
Vonis Ditambah Tanpa Saksi Mata, Serikat Tapol Ajukan Amicus Curiae Bela Dua Aktivis Demo Agustus
-
Prabowo Didesak Segera Ganti Menteri Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa
-
Sindir Jokowi? Hasto Soroti Simbol 21061961 di Film Ghost in the Cell: Joko Anwar Sangat Cerdas!
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru