Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar Surabaya menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru berusia enam bulan belum waktunya melakukan perombakan kabinet.
"Kami menilai saat ini bukan waktu yang tepat jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, karena pemerintahannya baru berusia enam bulan," kata Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Rusli Effendi di Jakarta, Minggu (PPP).
Menurut Rusli Effendi, dalam waktu enam bulan, belum cukup bagi publik untuk memberikan penilaian terhadap kinerja menteri anggota kabinet, apalagi jika tuntutannya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia menegaskan meskipun publik menyuarakan reshuffle kabinet tapi hal itu adalah hak prerogatif presiden.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah akan menggunakan hak prerogatifnya atau tidak," katanya.
Menurut dia, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri yang membantu melaksanakan tugas-tugasnya di pemerintahan.
Ketika ditanya, bagaimana kinerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang merupakan kader PPP di kabinet, Rusli menegaskan kinerjanya baik.
Menurut dia, kinerja Menteri Agama terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang menyimpulkan hasil baik.
Selama sekitar sebulan terakhir, publik mengusulkan agar Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet, terutama menteri-menteri bidang ekonomi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
- 5 HP Infinix Terbaru dengan Performa Tinggi di 2026, Cek Bocoran Spefikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
Terkini
-
Wamenhaj: Asrama Haji Akan Jadi 'Pusat Ekonomi Umrah', Semua Jemaah Wajib Lewat Sini!
-
Mendagri Minta Jajarannya Dukung Transformasi dan Arah Kebijakan Presiden
-
Transjakarta Berduka dan Serahkan Penyelidikan Kecelakaan Maut di Pondok Labu ke Polisi
-
Tolak PSN Merauke, Majelis Rakyat Papua Peringatkan Risiko Kepunahan Masyarakat Adat
-
Anggota Komisi III DPR: MKMK Tak Berwenang Batalkan Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK!
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Gus Ipul Minta Pendamping PKH Datangi 11 Juta Peserta PBI yang Dinonaktifkan
-
Golkar Resmi Proses PAW Adies Kadir, Sarmuji Tegaskan Tak Ada 'Lompat Pagar'
-
MKMK Dinilai Hanya Bisa Adili Etik, Keppres Pengangkatan Adies Jadi Hakim MK Tak Bisa Dibatalkan?
-
Drama Tetangga: Teriakkan Suara Drum Berujung Pengeroyokan, Korban Malah Jadi Terlapor