Suara.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bereaksi keras atas pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang dinilai menyerangnya karena menganggap tidak mendukung pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.
"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya ketika menjadi Presiden dulu. Sudirman Said, melalui berita Republika Online, mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY," demikian tulis Yudhoyono di Twitter pribadinya, Senin (18/5/2015).
Menanggapi reaksi keras Ketua Umum Partai Demokrat, Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Didik Mukriyanto mendesak Komisi VII memanggil Sudirman Said untuk dimintai penjelasan perihal pernyataan yang dinilai tendensius itu.
"FPD DPR akan meminta komisi (VII) terkait untuk memanggil Sudirman Said untuk menjelaskan semuanya. Kita akan buka kembali file-file lama untuk mengukur tingkat validitas pernyataannya. Kita akan memohon pihak-pihak terkait untuk mengonfirmasi atas apa yang dikatakan Sudirman Said. Kita ungkap kebenaran, jangan sampai rakyat dibodohi dengan info-info yang sesat, ” kata Mukriyanto, Selasa (19/5/2015).
Mukriyanto juga mendesak Sudirman Said menglarifikasi dan meluruskan pernyataannya.
Didik mengingatkan Sudirman sebagai pejabat publik harus berhati-hati dan terukur dalam mengeluarkan pernyataan. Sebab, kata dia, pernyataan pejabat negara bisa mendegradasi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan berimplikasi kepada ranah hukum apabila mengandung penyesatan dan fitnah.
"Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said sangat tendensius dan bisa menyesatkan karena sangat tidak terukur dan cenderung provokatif. Menteri ESDM harus mengklarifikasi dan menjelaskan dengan terang benderang pernyataannya tersebut agar terhindar dari fitnah," ujarnya.
Menurut Didik selama ini Yudhoyono dan Partai Demokrat berkomitmen untuk selalu ikut ambil bagian dalam mendukung dan memberikan solusi atas masalah bangsa.
"Sepuluh tahun SBY memimpin bangsa ini, komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada kompromi terhadap siapapun yang ingin merampas hak-hak rakyat," kata Didik.
Dalam akun Twitter dan Facebook, Yudhoyono meminta Sudirman Said menglarifikasi pernyataan.
Yudhoyono mengatakan bahwa waktu menjabat Presiden, tidak pernah ada yang mengajukan pembubaran Petral.
"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis Yudhoyono.
Yudhoyono mengatakan serius dalam upaya memberantas mafia minyak dan gas.
"Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis Yudhoyono.
Yudhoyono juga mengatakan telah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri menyangkut Petral.
Berita Terkait
-
Diduga Kendalikan Tender, Kejagung Beberkan Keterlibatan Riza Chalid di Kasus Petral
-
Kejagung Ungkap Peran Riza Chalid dalam Korupsi Petral: Atur Tender Lewat Bocoran Info Rahasia
-
Korupsi Petral Bikin Harga Premium Melejit, Kejagung Gandeng BPKP Hitung Total Kerugian Negara!
-
Ada Nama Riza Chalid, Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Dugaan Korupsi Petral
-
Setelah Desember Lalu, Kini Sudirman Said Kembali Diperiksa Kejagung Soal Petral, Ada Apa?
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
JakartaKelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur