Suara.com - Nasib pelarian etnis Rohingya menjadi ujian untuk perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang tegabung dalam ASEAN. Sejauhmana ASEAN bisa menyelesaikan persoalan kawasan itu.
Seorang anggota parlemen Malaysia, Charles Santiago mengatakan isu pelanggaran hak asasi manusia di kasus Rohingya sangat nyata. Etnis itu tidak diterima di Myanmar dan pindah ke negara-negara tetangga. Nasib mereka terkatung-katung.
"Ini adalah tes untuk ASEAN, untuk keberlanjutan ASEAN. Legitimasi akan tergantung pada ini, dan bagaimana hal itu diselesaikan," kata Charles Santiago seperi dilansir AP, Selasa (19/5/2015).
Dia mengatakan Indonesia, Malaysia dan Thailand harus saling bersaing untuk menunjukkan kepedulian kepada Rohingya. Sebab masalah Rohingya ini berpuluh tahun tidak terselesaikan.
Apa yang dialami Rohingya, kata dia, adalah krisis kemanusiaan yang sudah mendunia. Dunia tahu soal Rohingya sebagai kelompok yang paling teraniaya.
Semetara, Wakil Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menilai Myanmar harus mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan ketegangan etnis Rohingya. Dikutip Bernama, Myanmar bisa meminta bantuan ASEAN.
Hanya saja, Pemerintah Myanmar menolak disebut sebagai biang masalah kaum Rohingya yang kabur dari negaranya. Hal itu dinyatakan langsung oleh Kantor Kepresidenan Myanmar.
Direktir Kantor Kepresidenan Myanmar, Zaw Htay menegaskan Presiden Thein Sein tidak akan menghadiri undangan Thailand untuk membahas ribuan kaum Rohingya yang mengungsi di Indonesia, Thailand dan Malaysia. Pertemuan akan dilakukan akhir bulan ini.
"Kami tidak mengabaikan masalah migran, tetapi para pemimpin kita akan memutuskan apakah akan menghadiri pertemuan berdasarkan apa yang akan dibahas. Kami tidak bisa menerima tuduhan oleh beberapa negara bahwa Myanmar sebagai sumber masalah," kata Zaw seperti dilansir al-Jazeera, pekan lalu.
Sebelumnya sebanyak 2.000 pengungsi Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Mereka terdampar di Thailand, Malaysia dan Indonesia. Sebagian dari mereka bernasib tidak jelas. Rohingya juga kabur dari Bangladesh, namun karena faktor ekonomi. Sementara Rohingya yang kabur dari Myanmar karena faktor konflik lokal.
Kaburnya mereka, dipandang Myanmar karena 'pancingan' dari negara tetangga di ASEAN. Di antaranya Indonesia, Malaysia, dan Thailand.
"Dari sudut pandang kemanusiaan, itu menyedihkan bahwa orang-orang ini didorong ke laut oleh beberapa negara," kata Zaw. (AP/Fox/Bernama/al-Jazeera)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada