Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, PDI Perjuangan memberikan masukan kepada Kabinet Kerja. Tapi, Pramono membantah partainya menyarankan agar kabinet di-reshuffle.
"Sistem pemerintahan kita presidensial, soal reshuffle itu kewenangan penuh di presiden, maka dalam konteks itu, sebagai partai pengusung utama, bahwa memberi masukan bukan berarti memaksakan termasuk menyiapkan namanya. Kami salah satu yang mempersilakan beliau menggunakan kewenangannya, perlu atau tidak perlu digunakan, bahwa diskusi dialog bertukar pikiran iya, dan itu selalu tertutup," kata Pramono di DPR, Selasa (26/5/2015).
Terkait nama Pramono yang dikabarkan masuk bursa calon menteri, Pramono menjawab secara diplomatis.
"Intinya bahwa saya masih anggota DPR dan saya politisi senior memberikan contoh kepada teman yang baru, absen saya masih rajin," ujarnya.
Pramono mengatakan Presiden Jokowi memiliki staf khusus yang menangani masalah reshuffle kabinet. Masukan staf khusus akan menjadi pertimbangan Presiden melakukan reshuffle.
"Apa yang dilakukan staf presiden, kurang lebih sama tupoksinya di pemerintah SBY, tidak ada bedanya, hanya karena kemudian bersifat internal, maka pelaporannya internal, siapa yang harus dievaluasi, Pak Jokowi tahu, dan presiden punya kaki tangan yang kuat untuk tahu yang perlu dan tidak," kata Pramono.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan
-
Mensos Gus Ipul: Penataan PBI-JK Berbasis DTSEN Turunkan Inclusion Error
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?