Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menanggapi komentar pihak-pihak yang dinilai mempunyai latar belakang sebagai pembenci lembaga KPK. Komentar yang dimaksud adalah pernyataan dari Pimpinan DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, terkait kekalahan KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan Mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo, Selasa (26/5/2015) kemarin.
"Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang yang punya pengalaman kebencian pada KPK," kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat dihubungi Suara.com, Rabu(27/5/2015).
Seperti diketahui, hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan, Haswandi mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Namun, tidak hanya itu, Hakim pada Pengadilan Tipikor tersebut juga menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut dinilai tidak sah, karena penyelidik dan penyidikannya dianggap tidak sah.
Menurut Haswandi, KPK tidak berwenang mengangkat penyelidik selain yang berasal dari Kepolisian. Padahal, dalam sidang praperadilan sebelumnya, berdasarkan Undang-undang KPK, lembaga yang saat ini dinahkodai oleh Taufiequrrachman Ruki tersebut berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.
Atas kekalahan tersebut, Fahri Hamzah mengatakan bahwa selama ini KPK sering melanggar hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
"Sekarang terbukti bahwa KPK terlalu sering melakukan proses hukum yang melanggar proses hukum," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Berita Terkait
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Modus 'Tak Diklik': KPK Bongkar Pungli dan Setoran Gelap Kanim Bali untuk Eks Wamen Silmy Karim
-
Skandal Suap dan Gratifikasi Rp2,5 Miliar! Ketua dan Wakil PN Depok Segera Disidang di Bandung
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT