Suara.com - Peneliti Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Miko Susanto Ginting menduga hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi ingin menutupi kasus mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.
Miko menilai dalam sidang praperadilan kemarin, hakim mempersoalkan keabsahan dari penyelidik dan penyidik KPK. Selain itu, perintah hakim agar KPK menghentikan penyidikan kasus Hadi menjadi indikasi kuat Haswandi ingin menutupi kasus.
"Di kasus ini hakim sasar penyelidik dan penyidik KPK. Saya melihat kecenderungan hakim ingin menutup perkara Hadi Poernomo. Ini tertera pada putusan yang meminta termohon menghentikan penyidikan. Ini di luar kewenangan praperadilan," kata Miko, Rabu (27/5/2015).
Dengan begitu, semua masalah yang ditangani KPK selama ini bisa saja dinilai tidak sah. Namun, menurutnya, apa yang diputuskan Haswandi belum bisa dijadikan sebagai yurisprudensi atau patokan.
Namun, dia menjelaskan hal tersebut bisa saja menjadi acuan di masa mendatang.
"Kalau yurisprudensi belum, tapi acuan bisa. Tapi tahapan untuk untuk memperkarakan 317 perkara itu masih jauh, tapi, potensi itu masih ada," katanya.
Meskipun begitu aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini mendesak KPK segera memutuskan upaya hukum untuk melawan putusan Hakim Haswandi.
"Untuk itu KPK harus melakukan upaya hukum,baik kasasi maupun PK(Peninjauan Kembali).Ini bukan kasus perkasus, tapi kewenangan KPK sebagai institusi penegak hukum. Kalau KPK tidak melakukan upaya hukum,implikasi paling dekat, nanti persepsi publik bahwa KPK menyelenggarakan penyelidikan tidak sah," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!