Suara.com - Partai Gerindra berharap Panglima TNI di masa yang akan datang memiliki kemampuan menjawab tantangan zaman, seperti potensi konflik di tingkat regional.
"Saya melihat potensi konflik yang ada di tingkat regional semakin tumbuh dan diharapkan Panglima TNI nanti bisa menjawab tantangan tersebut," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon di DPR, Senin (1/6/2015). Hal itu dikatakan Fadli untuk menanggapi pemilihan calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun awal Agustus 2015.
Fadli menambahkan saat ini wilayah kemaritiman juga harus mendapatkan perhatian Panglima TNI. Sebab, wilayah laut merupakan wilayah paling rentan diintervensi negara lain.
"Bidang Kemaritiman harus kuat dan perlu karena wilayah laut Indonesia paling rentan pengamanannya untuk diintervensi dari luar," kata Fadli.
Fadli tidak mempermasalahkan asal matra (angkatan) untuk pengganti Moeldoko. Moeldoko berasal dari Angkatan Darat. Sebab, katanya, UU tentang TNI tidak menyebutkan secara khusus terkait matra Panglima TNI.
Menurut Fadli, TNI memiliki tradisi untuk mengangkat Panglima baru, yakni giliran. Tradisi ini dibuat pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjadi Presiden RI.
"Presiden Jokowi bisa membuat tradisi baru, apakah langsung ditunjuk sesuai kebutuhan atau melalui pergiliran dari asal matra," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menambahkan sampai hari ini belum ada nama calon Panglima TNI yang masuk ke Komisi I.
"Kita di Komisi I menunggu proses internal di Istana. Itu hak prerogatif Presiden," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.
Muzani menambahkan siapapun yang menjadi Panglima harus mampu membangun TNI yang lebih kuat dengan cara memodernisasi alutsista, kemudian meningkatkan frekuensi latihan prajurit. Dan yang lebih penting lagi, kata Muzani, Panglima TNI harus bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga.
"Jadi, Komisi I hanya memberikan persetujuan sesuai dengan UU TNI, dan itu akan kita fit and proper test nanti," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO