Suara.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengusulkan adanya pemberian insentif kepada para insinyur yang bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya.
"Kita sudah minta tim untuk diajukan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada para insinyur agar mau bekerja di bidangnya," katanya dalam Seminar Nasional Membangun Indonesia yang diselenggarakan Keluarga Mahasiswa NU Institut Pertanian Bogor (KMNU IPB) di Kampus Darmaga, Bogor, Minggu.
Menteri mengatakan pemberian insentif ini bertujuan untuk mendorong agar para insinyur mau bekerja sesuai dengan bidangnya, agar dapat mengawal pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Ia mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp5.500 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini membutuhkan tenaga insinyur yang banyak, baik di bidang baja, konstruksi bangunan, metalogi, dan lainnya.
"Ini penting sekali, jangan sampai kebutuhan insinyur di negara kita malah diisi oleh tenaga dari luar. Karena kita akan memberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN," katanya.
Terkait berapa besaran insentif yang akan diberikan, menteri mengatakan hal itu tergantung kemampuan pemerintah. Seperti yang dialaminya saat bekerja sebagai konsultan, dimana ia mendapatkan insentif dari tugasnya lebih besar dari gaji yang diterimanya.
Ia mencontohkan gaji seorang pegawai negeri Rp2,4 juta, maka insinyur yang bekerja sesuai bidangnya selain menerima gaji sama seperti pegawai lainnya juga mendapat tambahan insentif karena kesediaannya bekerja sesuai bidangnya.
Insentif ini diberikan untuk mendorong agar para insinyur atau lulusan lainnya untuk bekerja sesuai bidang ilmu masing-masing. Terutama insinyur karena saat ini pemerintah tengah meningkatkan infrastruktur yang membutuhkan banyak tenaga profesional.
"Kedepan Indonesia juga harus bisa membangun kebutuhan dunia. Misalnya saja baja, saat ini kebutuhannya 1,5 juta. Sedangkan kemampuan produksi hanya 800 ribu ton, ada kekurangan 700 ribu ton. Dan ini yang harus didorong," katanya.
Menteri juga mengatakan, jumlah insinyur di Indonesia jalur lebih rendah dibanding negara tetangga, seperti di Malaysia jumlah insinyur berbanding 3.337 per 10 juta penduduk, dan Singapur 800 ribu per 10 juta penduduk.
"Berapa besaran insentifnya kita belum tahu, yang pasti pemerintah mendorong untuk pemberian insentif ini," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Rocky Gerung: Reshuffle Kabinet Bukan Sekedar Ganti Menteri, Tapi Revisi Visi Prabowo
-
Harga Setara 7 Mobil Avanza, Ini Keistimewaan Mobil Satryo Soemantri yang Kena Reshuffle
-
Deretan Calon Gubernur Riau Sudah Temukan Duetnya di Pilkada 2024
-
Deretan Kontroversi Muhammad Nasir, Anggota DPR RI Maju di Pilgub Riau
-
Sosok Muhammad Nasir, Politisi Demokrat Jadi Calon Gubernur Riau
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?