Suara.com - Komunitas Suporter Antikorupsi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Senin (8/6/2015).
Menurut mereka organisasi yang baru saja dibekukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi sarang mafia. Hal tersebut mereka ketahui berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2013.
"Hasil audit BPK tahun 2013 yang mengindikasikan terdapat dugaan korupsi bantuan sosial, dimana menjual kegiatan yang sudah pernah dilakukan dan tidak sesuai proses dalam UU keuangan negara," kata salah satu anggota komunitas, Parto, di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Menurut Parto pada tanggal 29 Juli tahun 2013, dana APBN untuk Kemenpora sebesar Rp439.740.000 digelontorkan ke PSSI untuk kegiatan pemusatan latihan Asian Youth Games Timnas Sepakbola U-14.
Sementara, sebelum tanggal tersebut, kata dia, sudah dilaksanakan pemusatan pelatihan terlebih dahulu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan di Kuningan, Jawa Barat. Dengan demikian, uang yang dicairkan atas nama kegiatan tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
"Uang dicairkan pada tanggal 29 Juli 2013, tetapi kegiatannya sudah dilakukan pada sebelumnya(3 Juni, 3 Juli dan 7-9Juli 2013)," kata Parto.
Selain itu, masih berdasarkan hasil audit BPK pada tahun 2010, diduga terdapat penyimpangan dalam bantuan Kemenpora untuk PSSI, untuk dana Timnas AFF Tahun 2010 yang besarannya mencapai Rp20 miliiar.
PSSI dinilai tidak mempertanggungjawabkannya karena tidak seseuai dengan perjanjian tang telah disepakati.
Selain itu, ada juga dana sebesar Rp3,5 miliar yang belum dipertanggungjawabkan PSSI pada Kongres Luar Biasa PSSI pada tahun 2013 yang disampaikan oleh Biro Hukum Kemenpora dalam sidang sengketa Informasi di KIP.
"Dalam tiga kasus hasil audit BPK dan keterangan dalam sidang KIP tersebut, kami menilai ada potensi kerugian negara yang ditimbulkan karena penyalahgunaan wewenang dari pengurus PSSI," kata Parto.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Kebakaran Sampah 2 Hari di Kelapa Gading, DLH DKI Ungkap Dugaan Pemicunya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Selat Malaka: Tak Ada Rencana Kutip Tarif
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla
-
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan: Dosen Muda Bisa Dapat Akses Rumah hingga Pelatihan Kerja
-
Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Tiba di Bareskrim, Terjerat Kasus Pencucian Uang
-
Dari Banner ke Influencer: Cara Baru Industri Rokok Menjangkau Anak Jadi Target Pasar
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung