Suara.com - Calon Panglima TNI telah diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR sore ini, Selasa (9/6/2015). Nama yang diajukan presiden adalah Jenderal Gatot Nurmantyo yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
"Tapi ini trend baru, tentu DPR berharap presiden menjelaskan ini. Paling tidak lewat juru bicara. Sekarang kan dia punya tim komunikasi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Jakarta, Selasa (9/6/2015).
Dia menambahkan, DPR perlu meminta penjelasan Presiden lantaran ada tradisi bergiliran antar matra untuk jabatan Panglima ini. Politisi PKS ini mengatakan, ini penting karena presiden perlu menjaga suasana di tubuh TNI.
"Ini memang tidak ada pelanggaran UU. Tapi ini merubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh Presiden SBY. Kami tak menuduh presiden ada motif politik didalamnya. Tapi yang kita harapkan presiden ada penjelasan lebih spesifik," kata Fahri.
Dalam waktu dekat ini, surat tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan. Kemudian, akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diteruskan ke Komisi I DPR buat di-fit-and-proper-test-kan.
"Sangat mungkin (pekan ini). Tapi tolong presiden juga memberikan kepastian, jangan sampai ada goncangan di tengah jalan seperti kami fit and proper Budi Gunawan (Kapolri), tiba tiba ada perubahan di tengah jalan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
Terkini
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital