Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluh dana yang diberikan pemerintah RI untuk menangani kasus kekerasan anak masih sangat minim.
Komisioner KPAI Erlinda mengungkapkan, alokasi dana Rp12 miliar tak cukup untuk penanganan kasus kekerasan, ditambah lagi dipangkas dengan biaya operasional.
"Anggaran kita (awalnya) hanya Rp12 miliar, itu kemudian kena potong operasional Rp4,4 miliar. Dan kita hanya menerima Rp7,6 miliar (per tahun), lalu bagaimana kita menjalankan pengawasan?" ujarnya ketika diskusi bertajuk 'Angeline Wajah Kita' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6/2015).
Walaupun mengeluhkan anggaran kurang, Erlinda memastikan, lembaga tersebut akan tetap menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak Indonesia.
"Dana naggara itu terpublikasi dan ada (bisa dilihat) sehingga kami dari KPAI, termasuk anggaran kami yang segitu, tidak akan gentar melakukan perlindungan terhadap hak anak," jelas dia.
Menanggapi hal itu, Asisten Deputi bidang Anak Berhadapan dengan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA), Ali Khasan menyatakan, anggaran bukan ranah kementerian. Namun dia menilai anggaran KPAI berdasarkan usulan KPAI sendiri.
"Anggaran untuk KPAI, penyusunan anggaran itu melibatkan KPAI sendiri. Hanya saja anggaran untuk KPAI tidak di bawah sekjen, maka itu ikut di Kementerian PPA. Mengenai peningkatan anggaran mesti dibicarakan kembali," kata Ali.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik