Suara.com - Dalam acara istighosah menyambut Ramadan 1436 Hijriah dan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015), Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
Kepala Negara mengatakan akan segera mendiskusikan hal itu dengan Kementerian Agama.
"Kenapa sekarang belum putus tanggalnya, soalnya beda-beda, ada yang minta Tanggal 1 Muharam saja, dan tadi Pak Kyai usulkan 22 Oktober, biasanya Pak Kyai itu manjur. Karena itu, Menag supaya prosesnya agar hari santri ditetapkan. Saya cuma bisa nunggu. Kalau semua sudah musyawarah, semua sudah setuju, masuk ke meja saya, bismillah saya tandatangani. Kemarin di ponpes Malang, ada yang tanya, Hari Santri kapan Pak? Saya jawab, belum," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, dalam pidato di Istiqlal juga, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj meminta pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
"Kami mengusulkan 22 Oktober, sebagai langkah awal revolusi 10 November, menjadi hari santri sebagai mana yang diwacanakan selama ini," kata Said.
Sejarah nasional mencatat 22 Oktober 1945 kalangan ulama dipelopori Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerukan Resolusi Jihad di Surabaya, Jawa Timur, menyikapi keinginan Belanda ingin berkuasa kembali di Republik Indonesia.
"Pada tanggal ini, 22 Oktober, yaitu saat pasukan santri melawan tentara NICA yang dipimpin Brigjen Malaby, Surabaya. Karena sebenarnya yang taruh bom di Mobil Brigjen Malaby adalah santri Tebu Ireng, Harun. Brigjen Malaby dan supirnya meninggal. Sayang, dia (Harun) tidak pergi dan mengintip dikira petasan, akhirnya Harun syahid. Presiden Sukarno hampir tidak percaya soal ini," kata Said.
Acara di Istiqlal ini sekaligus sebagai pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dalam rangka Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tahun 2015. Muktamar ini nantinya digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.
"Dengan mengucapkan Bismillah, acara ini saya buka," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Prabowo Janji Sediakan Lapangan Kerja dan Jutaan Rumah Murah, Ini Rencana Lengkapnya!
-
Prabowo di Mujahadah Kubro NU: Pemimpin Tak Boleh Dengki dan Cari-cari Kesalahan Orang Lain
-
Pesan Keras Prabowo di Kandang NU: Jangan Ada Dendam, Mari Bersatu Demi Rakyat
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Ahmad Muzani di Harlah NU: Bangsa Ini Berutang Jasa pada Kiai dan Santri
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Timur Tengah Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Siapkan Dokumen dan Segera Lapor Diri
-
Situasi Memanas: Otoritas UEA Tutup Ruang Udara, Ini Imbauan Khusus Bagi WNI di Abu Dhabi!
-
Teheran Tak Lagi Aman, Warga Iran Panik Usai Serangan ASIsrael: Kami Akan Mati di Sini
-
Sekjen PBB Desak AS-Israel Hentikan Serangan ke Iran, Risiko Perang Regional Sangat Nyata
-
Angkat Tema Energi Berdaulat untuk Indonesia Kuat, PLN Journalist Awards 2025 Apresiasi 18 Karya
-
Drone Iran Hantam Menara Burj Al Arab di Dubai
-
Daftar Penerbangan Bandara Soetta yang Dibatalkan Akibat Perang Iran 1 Maret 2026
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Jenderal Iran Dikabarkan Tewas, AS Mulai Operasi Militer Bareng Israel
-
Kemlu Iran: AS dan Israel Mengkhianati Kesepakatan, DK PBB Harus Bergerak