Suara.com - Dalam acara istighosah menyambut Ramadan 1436 Hijriah dan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015), Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
Kepala Negara mengatakan akan segera mendiskusikan hal itu dengan Kementerian Agama.
"Kenapa sekarang belum putus tanggalnya, soalnya beda-beda, ada yang minta Tanggal 1 Muharam saja, dan tadi Pak Kyai usulkan 22 Oktober, biasanya Pak Kyai itu manjur. Karena itu, Menag supaya prosesnya agar hari santri ditetapkan. Saya cuma bisa nunggu. Kalau semua sudah musyawarah, semua sudah setuju, masuk ke meja saya, bismillah saya tandatangani. Kemarin di ponpes Malang, ada yang tanya, Hari Santri kapan Pak? Saya jawab, belum," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, dalam pidato di Istiqlal juga, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj meminta pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
"Kami mengusulkan 22 Oktober, sebagai langkah awal revolusi 10 November, menjadi hari santri sebagai mana yang diwacanakan selama ini," kata Said.
Sejarah nasional mencatat 22 Oktober 1945 kalangan ulama dipelopori Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerukan Resolusi Jihad di Surabaya, Jawa Timur, menyikapi keinginan Belanda ingin berkuasa kembali di Republik Indonesia.
"Pada tanggal ini, 22 Oktober, yaitu saat pasukan santri melawan tentara NICA yang dipimpin Brigjen Malaby, Surabaya. Karena sebenarnya yang taruh bom di Mobil Brigjen Malaby adalah santri Tebu Ireng, Harun. Brigjen Malaby dan supirnya meninggal. Sayang, dia (Harun) tidak pergi dan mengintip dikira petasan, akhirnya Harun syahid. Presiden Sukarno hampir tidak percaya soal ini," kata Said.
Acara di Istiqlal ini sekaligus sebagai pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dalam rangka Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tahun 2015. Muktamar ini nantinya digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.
"Dengan mengucapkan Bismillah, acara ini saya buka," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Jelang Muktamar NU Ke-35, Menimbang Sosok Rais Aam Ideal di Tengah Tantangan Abad Kedua
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
'Saya Malu', Pengakuan Gus Irfan soal Kondisi NU Jelang Muktamar 2026
-
Pidato Berbahasa Arab Rais Aam PBNU pada Penutupan Munas-Konbes NU Jadi Sorotan
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Makin Brutal, Film Evil Dead Burn Makin Kehilangan Jiwa Horornya?
-
Bauksit Salip Nikel, Investasi Hilirisasi Tembus Rp152,7 Triliun pada Kuartal II 2026
-
Remaja Indonesia Hadapi Ancaman Kesehatan Mental, Kecemasan dan Depresi Jadi Temuan Utama
-
5 Rekomendasi Toko Online Resmi Beli Sepatu Skechers Original, Dijamin Aslinya!
-
Novel The Lions' Run, Kisah Anak Yatim yang Menantang Kekejaman Nazi
-
Sunscreen Serum Itu Apa? Ini Kegunaan dan Cara Pakainya yang Benar agar Wajah Sehat Anti Kusam
-
Dubes Qatar untuk Indonesia yang Baru Temui Jokowi, Singgung Soal Kondisi Timur Tengah
-
7 Rekomendasi Toko Online HP Terpercaya dengan Garansi Resmi
-
Nasib Emil Audero Menggantung di Italia, Hijrah ke Super League Juga?
-
Tambang Ilegal di Jepara Ancam Cadangan Air, Warga Berisiko Krisis Air Bersih