Suara.com - Dalam acara istighosah menyambut Ramadan 1436 Hijriah dan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015), Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
Kepala Negara mengatakan akan segera mendiskusikan hal itu dengan Kementerian Agama.
"Kenapa sekarang belum putus tanggalnya, soalnya beda-beda, ada yang minta Tanggal 1 Muharam saja, dan tadi Pak Kyai usulkan 22 Oktober, biasanya Pak Kyai itu manjur. Karena itu, Menag supaya prosesnya agar hari santri ditetapkan. Saya cuma bisa nunggu. Kalau semua sudah musyawarah, semua sudah setuju, masuk ke meja saya, bismillah saya tandatangani. Kemarin di ponpes Malang, ada yang tanya, Hari Santri kapan Pak? Saya jawab, belum," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, dalam pidato di Istiqlal juga, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj meminta pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
"Kami mengusulkan 22 Oktober, sebagai langkah awal revolusi 10 November, menjadi hari santri sebagai mana yang diwacanakan selama ini," kata Said.
Sejarah nasional mencatat 22 Oktober 1945 kalangan ulama dipelopori Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerukan Resolusi Jihad di Surabaya, Jawa Timur, menyikapi keinginan Belanda ingin berkuasa kembali di Republik Indonesia.
"Pada tanggal ini, 22 Oktober, yaitu saat pasukan santri melawan tentara NICA yang dipimpin Brigjen Malaby, Surabaya. Karena sebenarnya yang taruh bom di Mobil Brigjen Malaby adalah santri Tebu Ireng, Harun. Brigjen Malaby dan supirnya meninggal. Sayang, dia (Harun) tidak pergi dan mengintip dikira petasan, akhirnya Harun syahid. Presiden Sukarno hampir tidak percaya soal ini," kata Said.
Acara di Istiqlal ini sekaligus sebagai pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dalam rangka Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tahun 2015. Muktamar ini nantinya digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.
"Dengan mengucapkan Bismillah, acara ini saya buka," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Giliran PBNU Tegaskan Pelapor Pandji Pragiwaksono Bukan Organ Resmi: Siapa Mereka?
-
Gus Yahya Lepas Ribuan Peserta Napak Tilas, Ajak Telusuri Kembali Akar Spiritual NU
-
Politik Emansipatoris di Pesantren, Belajar dari KH Imam Jazuli
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT
-
MAKI Laporkan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Senilai Rp32 Miliar ke KPK
-
Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?
-
Sadar Direksi BUMN Ndablek, Prabowo: Sudah Rugi Malah Minta Tantiem