Suara.com - Dalam acara istighosah menyambut Ramadan 1436 Hijriah dan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015), Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapan menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
Kepala Negara mengatakan akan segera mendiskusikan hal itu dengan Kementerian Agama.
"Kenapa sekarang belum putus tanggalnya, soalnya beda-beda, ada yang minta Tanggal 1 Muharam saja, dan tadi Pak Kyai usulkan 22 Oktober, biasanya Pak Kyai itu manjur. Karena itu, Menag supaya prosesnya agar hari santri ditetapkan. Saya cuma bisa nunggu. Kalau semua sudah musyawarah, semua sudah setuju, masuk ke meja saya, bismillah saya tandatangani. Kemarin di ponpes Malang, ada yang tanya, Hari Santri kapan Pak? Saya jawab, belum," kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya, dalam pidato di Istiqlal juga, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj meminta pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional.
"Kami mengusulkan 22 Oktober, sebagai langkah awal revolusi 10 November, menjadi hari santri sebagai mana yang diwacanakan selama ini," kata Said.
Sejarah nasional mencatat 22 Oktober 1945 kalangan ulama dipelopori Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyerukan Resolusi Jihad di Surabaya, Jawa Timur, menyikapi keinginan Belanda ingin berkuasa kembali di Republik Indonesia.
"Pada tanggal ini, 22 Oktober, yaitu saat pasukan santri melawan tentara NICA yang dipimpin Brigjen Malaby, Surabaya. Karena sebenarnya yang taruh bom di Mobil Brigjen Malaby adalah santri Tebu Ireng, Harun. Brigjen Malaby dan supirnya meninggal. Sayang, dia (Harun) tidak pergi dan mengintip dikira petasan, akhirnya Harun syahid. Presiden Sukarno hampir tidak percaya soal ini," kata Said.
Acara di Istiqlal ini sekaligus sebagai pembukaan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dalam rangka Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tahun 2015. Muktamar ini nantinya digelar di Jombang, Jawa Timur, pada 1-5 Agustus 2015.
"Dengan mengucapkan Bismillah, acara ini saya buka," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Soal Geger di Internal PBNU: Konflik Tambang di Balik Desakan Gus Yahya Mundur
-
Dipecat PBNU karena Isu Zionis, Siapa Sebenarnya Charles Holland Taylor?
-
Gus Ipul Benarkan Penasihat Khusus Ketum PBNU Dicopot Imbas Isu Zionisme
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Kontroversi Gus Elham: Apa Sebenarnya Makna Panggilan Gus untuk Anak Laki-laki Kiai?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Terbaik, Ideal untuk Gaming dan Kerja Harian
-
HP Mau PHK 6.000 Karyawan, Klaim Bisa Hemat Rp16,6 Triliun
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah Tahan Seharian Tanpa Cas, Cocok untuk Gamer dan Movie Marathon
-
5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
-
Hari Ini Bookbuilding, Ini Jeroan Keuangan Superbank yang Mau IPO
Terkini
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan
-
Tahu Kabar Dapat Rehabilitasi Prabowo Saat Buka Puasa, Eks Dirut ASDP Senang: Alhamdulillah
-
Detik Penentu Kasus Alvaro: Hasil DNA Kerangka Manusia di Tenjo Segera Diumumkan Polisi
-
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Tegaskan Kasus PT Jembatan Nusantara Tak Berhenti di Tengah Jalan
-
Baru 4 Bulan Menjabat, Dirdik Jampidsus 'Penjerat' Nadiem Makarim Dimutasi Jaksa Agung
-
Menteri PANRB Sampaikan Progres dan Proyeksi Program Kerja Kementerian PANRB Dalam Rapat Bersama DPR
-
Polda Metro Jaya Gelar Audiens dengan Keluarga Arya Daru Siang Ini: Ada Temuan Baru?
-
Reformasi Polri Harus Menyeluruh, Bukan Wajahnya Saja: KUHAP Baru Diminta Dibatalkan
-
Kejagung Periksa Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam Kasus Dugaan Manipulasi Pajak 20162020