Diminta Hindari Pilih Menteri dari Parpol, Ini Saran Buat Jokowi

Suara.com - Belakangan, isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet kian santer terdengar. Banyaknya pihak yang tidak puas dengan kinerja menteri di Kabinet Kerja Jokowi memicu munculnya beragam pandangan soal bagaimana sosok menteri yang ideal untuk mengisi kursi yang ditinggalkan pemiliknya, jika reshuffle benar-benar terjadi.

Birokrat senior M. Said Didu mengatakan, Presiden Jokowi harus mencari orang-orang yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk memimpin.

"Cari birokrat yang potensial dan punya kemampuan lead, dan cari orang yang benar-benar ingin kerja yang bukan hanya melayani Presiden tapi juga bisa jadi leader dan implementasi program menteri. Jadi nggak usah takut mencari birokrat yang bagus," kata Said dalam sebuah acara diskusi bertajuk 'Menteri Politisi dan Bukan, Bagus Mana?' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Said yang kini bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, menyarankan Jokowi untuk segera berbicara dengan lantang dan tegas. Artinya, jika memang ingin melakukan perombakan kabinet atau reshuffle, Jokowi diminta tidak menunda terlalu lama.

"Presidennya ngomong sepotong-potong, beda dengan SBY dia lebih terurai. Kalau mau reshuffle waktunya jangan sampai dua tahun karena nggak ada gunanya. Tetapkan segera kriteria masing masing yang dibutuhkan," ujar Said.

Selain itu, Said menyarankan agar Jokowi tidak mencari menteri dari kalangan politisi. Sebaliknya, imbuh Said, menteri dari kalangan profesional bisa jadi pilihan yang tepat.

Tujuannya, menurut Said, agar tidak terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari sehingga pada akhirnya Presiden diabaikan oleh menteri yang bersangkutan, karena lebih menuruti kehendak partai.

"Untuk yang program jangka panjang sebaiknya menteri dari profesional, karena kalau dari parpol mereka bisa mengutamakan kepentingan parpolnya," tutup Said.