Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Sebab mobil dinas itu merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan guna kepentingan publik atau kerja.
"Jangan memakai fasilitas negara yang seharusnya untuk kepentingan tugas, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Sebaiknya fasilitas, properti negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Johan Budi SP, Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Minggu (28/6/2015) malam.
Namun, imbauan KPK ini bertolak belakang dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang memperbolehkan PNS gunakan mobil dinas untuk mudik. Atas hal itu, Johan menyerahkannya kepada Yuddy.
"Itu tergantung kebijakan yang bersangkutan," ujarnya.
Kendati begitu, lanjut Johan, ia menyerukan agar para pegawai negeri hingga pejabat negara menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
"KPK mengimbau harusnya pejabat negara itu menjadi contoh. Bahwa fasilitas negara tidak bisa digunakan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Yuddy Chrisnandi mengizinkan PNS mudik dengan mobil dinas. Yuddy berasalan, kebijakan itu ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai.
Yuddy berdalih, dengan begitu para PNS bergolongan rendah lebih hemat dan gaji ke-13 serta tunjangan kerjanya habis untuk beli tiket se-keluarga mudik Lebaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
Terkini
-
Manuver AS! Coba Dudukan Lebanon dan Israel tapi Berakhir Tanpa Jabat Tangan
-
Iran Beberkan Update Negosiasi Damai ke Turki, Soroti Dosa Besar AS-Israel
-
Seskab Teddy Ungkap Isi Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Macron
-
Komnas HAM Papua: 4 Kekerasan Menonjol Terjadi di Awal 2026, 14 Korban Meninggal Dunia
-
Murka Elite NasDem ke Tempo Soal Merger Gerindra Dinilai Rendahkan Martabat Surya Paloh
-
Skenario Terburuk IMF, Perang Iran Bikin Pertumbuhan Ekonomi Dunia Anjlok Hingga Level Terendah
-
Mengenal Oghab 44, Benteng Bawah Gunung Iran yang Siap Hancurkan Armada AS di Selat Hormuz
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Kelaparan Hantui India Usai LPG Langka Imbas Perang Iran, Buruh di Kota Balik ke Desa
-
DO Saja Tak Cukup, DPR Minta Mahasiswa FH UI Pelaku Pelecehan Seksual Diseret ke Ranah Pidana