Suara.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso sampai sekarang belum melaporkan jumlah harta kekayaan sebagai penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku berhati-hati membuat laporan sehingga butuh waktu waktu untuk menyelesaikannya.
"Pengisian LHKPN tidak selesai dalam waktu singkat," kata Budi Waseso di komplek Mabes Polri, Senin (29/6/2015).
Dia mengatakan sudah lama mendapatkan formulir pengisian laporan kekayaan dari KPK.
"Blangkonya sudah ada, dikirim (KPK) ke saya. Cuma kan harus yang bersangkutan sendiri mengisi, ternyata tidak gampang.Sementara saya mana yang lebih penting, pekerjaan atau menyelesaikan itu (LHKPN). Sekarang pekerjaan juga jalan, pengisian itu juga jalan," kata dia
Kemudian Budi mencontohkan kesulitan yang dia temui saat mengisi formulir. Misalnya, memiliki sebuah mobil yang dibeli tahun 1990, harganya perlu di-convert dengan harga dan pajak sekarang. Kemudian soal tanah yang dibeli pada tahun 1990 seharga Rp5 ribu per meter harus di-convert dengan harga sekarang.
"Dalam hal ini pembayaran pajaknya juga harus fair, baru diajukan ke BPN (badan pertanahan nasional), betul nggak harga tanah sekian," kata Budi. "Bagaimana saya harus menelusuri, itu nggak gampang, perlu ahli untuk menghitung. Karena kalau salah ini bisa jadi pidana, pemalsuan, penggelapan pajak, dan itu berbahaya. Saya ingin memberi contoh benar."
Budi berkomitmen untuk melaporkan LHKPN.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional