Suara.com - Sejumlah pimpinan lembaga negara kumpul di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2015). Agenda mereka, di antaranya membahas tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran hukum berat masa lalu
Jaksa Agung HM. Prasetyo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menkum HAM Yasonna Laoly, dan Komisioner Komnas HAM Nuc Cholis, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, adalah sebagian pejabat yang rapat.
Usai pertemuan, Prasetyo mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Menurut dia penyelesaian kasus pelanggaran HAM sudah mulai menemui titik terang.
"Kami sepakat untuk segera membentuk tim kerja. Kasus ini diserahkan kepada Kejagung dan Komnas HAM, dan segala hasilnya akan kami sampaikan kepada Pak Presiden. Tapi intinya , saya tegaskan, kami semua sepakat, bahwa pelanggaran Ham berat masa lalu ini bisa kami selesaikan secepat mungkin," kata Prasetyo.
Dia berharap masalah para korban atau orang-orang yang terkait dalam kasus pelanggaran HAM berat segera selesai secara rekonsiliasi.
"Bagaimana semua pihak bisa saling memaafkan," ujarnya.
Nur Cholis menambahkan pertemuan ini akan tetap dilanjutkan, pertemuan yang akan datang akan dipimpin Menkopolhukam.
"Nanti akan dibentuk Komite untuk mengungkap kebenaran. Ada 15 orang yang akan dipimpin di bawah Presiden langsung. Komite ini nanti terdiri dari unsur korban atau masyarakat, dari Komnas HAM, kejaksaan, purnawirawan TNI, purnawirawan Polisi dan beberapa tokoh yang dianggap kredibel. Ini nanti akan didorong untuk mengungkap kebenaran peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu," kata dia.
Hasil pertemuan akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO