Suara.com - Dana Moneter Internasional (IMF), pada Selasa (14/7/2015) menyatakan bahwa Uni Eropa sebagai pemberi pinjaman kepada Yunani, perlu mempertimbangkan penghapusan utang (debt relief) yang lebih besar guna menstabilkan keuangan negara tersebut.
"Uni Eropa harus memutuskan antara perpanjangan masa tenggang pembayaran utang dan pembayaran tunai langsung kepada Yunani untuk membiayai defisitnya, atau "haircut" atau "writedown" (pengurangan nilai utang)," kata IMF.
IMF juga memperingatkan bahwa mengingat penurunan sisi risiko yang "cukup besar" pada situasi ekonomi negara itu, Yunani bisa membutuhkan dana lebih besar daripada kesepakatan sementara 85 miliar euro (94 miliar dolar AS) pada Senin untuk dana talangan (bailout) ketiga negara itu.
Dalam sebuah studi terbaru dari situasi di Yunani --yang diberikan kepada para pemimpin Uni Eropa selama negosiasi akhir pekan lalu-- IMF mengatakan beban utang Yunani selama dekade berikutnya akan jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan dua minggu lalu, sebelum negara itu menutup bank-banknya dan menerapkan pengendalian modal dalam pertikaian dengan para kreditor Uni Eropa-nya.
Misalnya, proyeksi baru mengatakan tingkat utang akan meningkat hampir 200 persen dari PDB pada tahun depan, dibandingkan dengan 177 persen sesuai perkiraan sebelumnya, sebagian karena berlanjutnya resesi ekonomi pada 2015.
Untuk 2022, rasio masih akan menjadi besar pada 170 persen, bukannya 142 persen seperti perkiraan sebelumnya.
Mengingat profil itu, selain bantuan keuangan lebih besar untuk Yunani, IMF juga mengatakan negara para dewa itu membutuhkan tingkat penghapusan utang yang besar.
"Memburuknya secara dramatis dalam poin-poin utang berkelanjutan untuk kebutuhan penghapusan utang pada skala itu harus melampaui apa yang telah berada di bawah pertimbangan saat ini," kata laporan tersebut.
"Kami mengulangi kesimpulan kebijakan kami, bahwa utang Yunani tidak berkelanjutan dan akan membutuhkan operasi utang yang signifikan," ujar pejabat senior IMF dalam makalahnya.
Dikatakan bahwa jika re-profiling utang yang dipilih, itu akan memerlukan perpanjangan masa tenggang pembayaran utang 30 tahun.
"Pilihan lain termasuk transfer tahunan eksplisit untuk anggaran Yunani atau pengurangan nilai utang awal yang mendalam. Pilihan antara berbagai pilihan untuk Yunani dan mitra Eropanya harus diputuskan," katanya. (Antara/AFP)
Tag
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Rp80 Jutaan: Dari Si Paling Awet Sampai yang Paling Nyaman
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
- Timur Kapadze Tolak Timnas Indonesia karena Komposisi Pemain
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 19 Kode Redeem FC Mobile 5 Desember 2025: Klaim Matthus 115 dan 1.000 Rank Up Gratis
Pilihan
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
Terkini
-
Jalan Lintas Pidie Jaya - Bireuen Aceh Kembali Lumpuh Diterjang Banjir Minggu Dini Hari
-
Feminist Jakarta Serukan Negara Tanggung Jawab Atas Femisida dan Kerusakan Lingkungan
-
Bahlil dan Raja Juli Serang Balik Cak Imin Usai Suruh Taubat 3 Menteri, Pengamat: Dia Ngajak Perang!
-
Rapat Darurat Hambalang: Prabowo Ultimatum Listrik Sumatera Nyala 2 Hari, Jalur BBM Wajib Tembus
-
Prabowo Beri Hasto Amnesti, Habiburokhman: Agar Hukum Tak Jadi Alat Balas Dendam Politik
-
Johan Budi Dukung Abolisi dan Amnesti Tom Lembong - Ira Puspadewi, Tapi Kritisi Untuk Hasto
-
Waspada Rob! Malam Minggu Pluit dan Marunda Masih Tergenang, BPBD DKI Jakarta Kebut Penyedotan Air
-
Habiburokhman Bela Zulhas yang Dituding Rusak Hutan hingga Bencana Sumatera: Agak Lucu Melihatnya!
-
Gebrakan Mendagri Tito untuk Geopark Disambut Baik Ahli: Kunci Sukses di Tangan Pemda
-
Darurat Kekerasan Sekolah! DPRD DKI Pastikan Perda Anti Bullying Jadi Prioritas 2026