Suara.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kalender Islam atau kalender Hijriah. Hal tersebut karena menurutnya kalender Islam nantinya akan menyangkut sejumlah agenda besar umat Islam, seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri.
"Di sini kita memang berbicara tentang kegiatan yang sangat masif, dan itu melibatkan agenda kenegaraan, agenda pulang kampung. Menurut saya, memang lebih maslahat kalau disepakati mekanisme penanggalan ini, dan dapat mengakomodir antara (metode) rukyah dan hisab," kata Hidayat kepada wartawan, dalam acara open house di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7/2015).
Hidayat juga mengimbau masyarakat agar lebih dapat menerima perbedaan dalam melaksanakan perintah agama. Hal tersebut menurutnya penting, karena mencerminkan ajaran demokrasi yang sudah dipegang teguh di Indonesia.
"Dalam rangka demokrasi, kita harus biasa dengan beragam-ragam. Ada rukyah, ada hisab, dari dulu sudah demikian. Jadi keragaman itu sebenarnya sudah biasa sebenarnya," tambah politisi PKS tersebut.
Lebih jauh, Hidayat malah mempertanyakan mengapa metode rukyah dan hisab jadi bahan perdebatan hanya di penentuan awal puasa dan Idul Fitri. Sementara menurutnya, saat awal tahun Hijriah atau 1 Muharram, justru tidak pernah ada perdebatan mengenai penentuannya.
"Saya juga bingung, kenapa rukyah dan hisab hanya jadi bahan perdebatan saat penentuan awal puasa dan Lebaran saja. Saat awal Muharram, tidak pernah ada perdebatan mengenai metode apa yang dipakai. Kalau awal tahun Hijriah saja kita bisa sepakat, mengapa tidak bisa kita lakukan itu saat penentuan awal puasa dan Idul Fitri," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025