Suara.com - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kalender Islam atau kalender Hijriah. Hal tersebut karena menurutnya kalender Islam nantinya akan menyangkut sejumlah agenda besar umat Islam, seperti puasa Ramadan dan Idul Fitri.
"Di sini kita memang berbicara tentang kegiatan yang sangat masif, dan itu melibatkan agenda kenegaraan, agenda pulang kampung. Menurut saya, memang lebih maslahat kalau disepakati mekanisme penanggalan ini, dan dapat mengakomodir antara (metode) rukyah dan hisab," kata Hidayat kepada wartawan, dalam acara open house di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7/2015).
Hidayat juga mengimbau masyarakat agar lebih dapat menerima perbedaan dalam melaksanakan perintah agama. Hal tersebut menurutnya penting, karena mencerminkan ajaran demokrasi yang sudah dipegang teguh di Indonesia.
"Dalam rangka demokrasi, kita harus biasa dengan beragam-ragam. Ada rukyah, ada hisab, dari dulu sudah demikian. Jadi keragaman itu sebenarnya sudah biasa sebenarnya," tambah politisi PKS tersebut.
Lebih jauh, Hidayat malah mempertanyakan mengapa metode rukyah dan hisab jadi bahan perdebatan hanya di penentuan awal puasa dan Idul Fitri. Sementara menurutnya, saat awal tahun Hijriah atau 1 Muharram, justru tidak pernah ada perdebatan mengenai penentuannya.
"Saya juga bingung, kenapa rukyah dan hisab hanya jadi bahan perdebatan saat penentuan awal puasa dan Lebaran saja. Saat awal Muharram, tidak pernah ada perdebatan mengenai metode apa yang dipakai. Kalau awal tahun Hijriah saja kita bisa sepakat, mengapa tidak bisa kita lakukan itu saat penentuan awal puasa dan Idul Fitri," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam