Suara.com - Panitia calon pimpinan KPK yang diwakili Destri Damayanti dan Yenti Garnasih bertemu dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso, Jumat (31/7/2015).
Pansel meminta bantuan Bareskrim Polri untuk tracking rekam jejak 48 calon pimpinan KPK yang telah lulus seleksi.
"Kami dari kepolisian akan menindaklanjuti apa yang diinginkan tentang penelusuran terhadap 48 calon pimpinan KPK yang sekarang masuk dalam tahap seleksi," kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Anggota pansel Yenti Garnasih mengatakan hasil tracking akan menjadi bahan pertimbangan pansel. Supaya dikemudian hari pimpinan KPK terpilih bisa bebas dari tindak pidana masa lalu sekaligus menjadi jaminan dari kepolisian.
"Kami ingin dengan tracking ini sudah clear and clean, kalau sudh clean dan clear, seharusnya tidak ada lagi istilah kriminalisasi atas dugaan kejahatan atau masalah hukum yang terkait calon pimpinan KPK di masa sebelum tracking. Nanti kita minta komitmen Kabareskrim untuk menjaga itu," kata Yenti.
Selain meminta rekomendasi Bareskrim, Pansel KPK juga minta masukan KPK, kejaksaan, dan PPATK.
"Ini menjembatani atau mencairkan suasana antara pansel dan Bareskrim, seharusnya memang harmonis, sehingga siapapun yang terpilih harus ada hubungan yang harmoni juga dan menjadi semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.
Tahapan tracking dibatasi hingga tanggal 21 Agustus 2015. Pada tanggal itu, hasil tracking ke 48 calon akan dikaji pansel.
Pansel tetap meminta supaya dalam proses tracking, kepolisian menggunakan asas kerahasiaan supaya tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi para calon peserta.
Ketua Pansel KPK Destri Damayanti mengatakan hasil tracking akan digunakan secara hati-hati. Tujuan tracking, katanya, juga ditujukan supaya pimpinan KPK yang terpilih bisa bertugas dengan baik dan efektif.
"Hasil tracking ini bisa menjadi semacam pegangan pimpinan KPK, kalau di tengah jalan ada misalnya KTP yang salah, dan lainnya, dengan ini sudah melalui prosedur. Kami sangat berhati-hati (dalam seleksi pimpinan KPK) supaya pimpinan KPK efektif menjalankan tugasnya," kata Destri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya
-
Kelaparan Ekstrem Melanda Dunia di 2026, Gaza dan Sudan Paling Parah