Suara.com - Panitia calon pimpinan KPK yang diwakili Destri Damayanti dan Yenti Garnasih bertemu dengan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso, Jumat (31/7/2015).
Pansel meminta bantuan Bareskrim Polri untuk tracking rekam jejak 48 calon pimpinan KPK yang telah lulus seleksi.
"Kami dari kepolisian akan menindaklanjuti apa yang diinginkan tentang penelusuran terhadap 48 calon pimpinan KPK yang sekarang masuk dalam tahap seleksi," kata Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.
Anggota pansel Yenti Garnasih mengatakan hasil tracking akan menjadi bahan pertimbangan pansel. Supaya dikemudian hari pimpinan KPK terpilih bisa bebas dari tindak pidana masa lalu sekaligus menjadi jaminan dari kepolisian.
"Kami ingin dengan tracking ini sudah clear and clean, kalau sudh clean dan clear, seharusnya tidak ada lagi istilah kriminalisasi atas dugaan kejahatan atau masalah hukum yang terkait calon pimpinan KPK di masa sebelum tracking. Nanti kita minta komitmen Kabareskrim untuk menjaga itu," kata Yenti.
Selain meminta rekomendasi Bareskrim, Pansel KPK juga minta masukan KPK, kejaksaan, dan PPATK.
"Ini menjembatani atau mencairkan suasana antara pansel dan Bareskrim, seharusnya memang harmonis, sehingga siapapun yang terpilih harus ada hubungan yang harmoni juga dan menjadi semangat pemberantasan korupsi," ujarnya.
Tahapan tracking dibatasi hingga tanggal 21 Agustus 2015. Pada tanggal itu, hasil tracking ke 48 calon akan dikaji pansel.
Pansel tetap meminta supaya dalam proses tracking, kepolisian menggunakan asas kerahasiaan supaya tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi para calon peserta.
Ketua Pansel KPK Destri Damayanti mengatakan hasil tracking akan digunakan secara hati-hati. Tujuan tracking, katanya, juga ditujukan supaya pimpinan KPK yang terpilih bisa bertugas dengan baik dan efektif.
"Hasil tracking ini bisa menjadi semacam pegangan pimpinan KPK, kalau di tengah jalan ada misalnya KTP yang salah, dan lainnya, dengan ini sudah melalui prosedur. Kami sangat berhati-hati (dalam seleksi pimpinan KPK) supaya pimpinan KPK efektif menjalankan tugasnya," kata Destri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Istana Ungkap Strategi Kembalikan Kepercayaan Publik di Tengah Dinamika Nasional
-
Sindir DPR dan Prabowo-Gibran Gagal! Mahasiswa Kirim Karangan Bunga Duka ke Senayan
-
Filipina Kembali Gempa Bumi Besar 6,2 SR
-
Sakit Hati Ditagih Utang, Cucu di Banyumas Bunuh Nenek dan Dibuang ke Sumur Demi Harta
-
Prabowo Dinilai Cuma 'Cebokin' Rezim Lama: 'Ada yang Happy Kalau Didemo'
-
Investasi Rp15 Triliun Masuk Jateng, Industri Kendaraan Listrik Bakal Serap 10 Ribu Tenaga Kerja
-
Sudewo Didakwa Terima Gratifikasi Rp2,5 Miliar, Keris Nogososro Ikut Disorot
-
Bos Maktour Lagi-lagi Mangkir Pemeriksaan Korupsi, KPK Beri Respon Tegas
-
Prabowo Dapat Skor 3 dari 10: Utang Rp9.000 T, Tapi Perjalanan Dinas Rp1,1 T
-
Komnas HAM Soroti Lambatnya MBG di Perbatasan, Angka Stunting di Sanggau Justru Naik