Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan gaji kepala derah di provinsi yang dia pimpin bergaji dengan sistem single income. Ini dilakukan agar negara tidak rugi.
Menurut Ganjar, single income untuk menghindari penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu dia mengatakan lebih adil.
"Menurut saya lebih baik gunakan single income karena lebih fair. Sekarang ini banyak (asal pendapatan kepala daerah) yang rak cetho (tidak jelas) dan banyak pendapatan yang diberikan," kata Ganjar di sela kunjungan kerja di Surakarta, Kamis (6/8/2015).
Ganjar juga tidak mempermasalahkan jumlah kenaikan gaji kepala daerah yang merupakan jabatan politik dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Tapi tetap dengan sejumlah penjelasan.
"Karena kepala daerah adalah jabatan politik maka lebih baik (gaji yang diterima) ngglondhong, soal besarannya silakan ditentukan oleh Kemendagri," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Jateng sedang mempersiapkan penataan tunjangan prestasi pegawai agar nanti penerapan sistem "single income" menjadi bagian dari pemberian remunerasi.
"TPP bisa didapatkan pegawai jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria indikator seperti kedisplinan kehadiran dan target pekerjaan atau berbasis kinerja," katanya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar gaji pokok kepala daerah dinaikkan menjadi lebih dari Rp50 juta. Tjahjo mengatakan bahwa kenaikan gaji kepala daerah itu dapat terealisasi pada 2016 atau 2017 dengan catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5 persen.
Rencananya, gaji kepala daerah seperti gubernur akan mencapai Rp80 juta dan bupati/wali kota sekitar Rp50 juta, sedangkan gaji pokok kepala daerah saat ini masih di bawah Rp10 juta. (Antara)
Berita Terkait
-
Gubernur Jateng Ajak Peserta IOAA Nikmati Wisata Magelang
-
Ganjar Minta Warga Jateng Tak Ke Jakarta Bila Tak Punya Keahlian
-
Ganjar: Mudik Gratis Juga untuk Silaturahmi Sesama Perantau
-
Ganjar: Pemudik ke Jawa Tengah Lebih dari 6,8 Juta Orang
-
Stasiun Pasar Senen Diminta Lebih Selektif Menyaring Pemudik
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua