PAN Bersikeras Calon Wali Kota Surabaya Dhimam Abror

Suara.com - DPD Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tetap ngotot calon wali kota Surabaya adalah Dhirman Abror jika terjadi koalisi dengan Demokrat.

"PAN sejak awal sudah merekomendasi Abror sebagai cawali bukan cawawali. Sedangkan cawawali-nya dari Demokrat," kata Ketua DPD PAN Surabaya Surat di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/8/2015).

Menurut dia jika calon wali kota-nya bukan Abror, harus ada pembicaraan lagi.

"Kalau mau berubah, ya, tergantung DPP. Masalahnya dari DPP bersedia atau tidak ya belum tahu," katanya.

Selain itu, lanjut dia, yang menjadi persoalan lagi adalah apakah Abror sendiri bersedia untuk posisi sebagai calon wakil wali kota Surabaya?.

"Ya harus ngomong dulu pak Abror-nya gimana? karena Pak Abror melamarnya di PAN sebagai calon wali kota, bukan wakil wali kota," katanya.

Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut dengan Demokrat terkait hal ini, Surat mengatakan terus melakukan komunikasi dengan Demokrat, tapi hingga Senin pagi masih belum ada titik temu.

"Perdebatannya masih seputar calon wali kotanya siapa, wakil wali kota siapa," ujarnya.

Ia menyadari bahwa PAN hanya memiliki empat kursi sehingga perlu koalisi dengan partai lain. Sampai saat ini, koalisi yang dianggap pas adalah dengan Demokrat yang memiliki enam kursi. Hal ini dikarenakan syarat untuk mengusung pasangan kandidat harus memiliki 10 kursi.

Ditanya apakah hari ini ada pertemuan dengan Demokrat untuk membicarakan hal ini, Surat enggan memberitahukannya.

"Saya masih di Kediri saya masih fokus di Muswil. Kalau komunikasi dengan Demokrat saya tinggal telepon ke pak Hartoyo (Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya)," katanya.

Sementara itu, Plt. Ketua DPC Demokrat Surabaya Hartoyo belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat.

Sekretaris DPC Demokrat Surabaya Junaedi mengatakan pada dasarnya DPC Demokrat Surabaya mengenai koalisi dengan PAN serta persoalan pencalonan akan tetap koordinasi dengan DPD Demokrat Jatim.

"Kami sudah dipanggil DPD untuk koordinasi mengenai hal itu," katanya.

Saat ditanya hasil koordinasi seperti apa, Junaedi enggan mengatakannya.