Suara.com - Kalangan tenaga kerja wanita (TKW) bermasalah di Mesir diduga sengaja menghilangkan paspor dengan tujuan dipulangkan ke Indonesia secara gratis oleh KBRI Kairo, kata seorang pejabat KBRI di Kairo.
"Ketika diwawancara oleh KBRI beberapa di antara TKW itu mengaku paspornya hilang, tidak tahu alamat majikan, tidak tahu sponsor yang memberangkatkan mereka dari Indonesia, sehingga mereka mencari perlindungan ke KBRI dan minta dipulangkan ke Indonesia secara gratis," kata Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Kairo, Lauti Nia Astri Sutedja kepada Antara, Kamis (13/8/2015).
Pernyataan senada diutarakan Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kairo, Windratmo Suwarno.
"Persoalan utamanya para TKW itu kabur dari majikan dan tidak membawa paspor sehingga mereka harus dipulangkan," katanya.
KBRI Kairo saat ini sedang menjaring TKW ilegal yang tidak memiliki dokumen perjalanan berupa paspor (undocumented) atau izin tinggal (visa) telah melampaui batas waktu (overstayers), untuk dipulangkan ke Indonesia atas biaya pemerintah.
Lauti mengungkapkan, seringkali KBRI Kairo dijadikan sebagai tempat pelarian atau "escape route" bagi TKW ilegal yang sudah bosan bekerja dan ingin pulang tanpa mengeluarkan biaya.
Dengan alasan mendapatkan perlakuan kasar dari majikan, padahal dari hasil pemeriksaan medis tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, penyiksaan, atau alasan beban kerja yang menurut mereka terlalu berat, mereka kemudian kabur dan berlindung ke KBRI, katanya.
"Modus seperti ini sangat membebani keuangan negara, karena tidak jarang setelah beberapa lama dipulangkan ke Indonesia, mereka kembali lagi ke luar negeri atau bahkan sering terlihat lagi di Mesir.
Menurut Lauti, beragam masalah yang dihadapi TKW yang "tak memiliki dokumen" atau undocumented dan overstayers, mulai dari perlakuan kasar dari majikan, tidak betah, sakit, hingga kecelakaan kerja.
Namun demikian, paparnya, perlu digarisbawahi bahwa penampungan atau "shelter" KBRI bukanlah "save haven", sehingga setiap WNI bermasalah dapat ditampung.
Lauti mengemukakan, bagi TKW yang tidak tahu sama sekali nama majikan maupun sponsor, KBRI menyimpulkanm umumnya akibat faktor pendidikan yang rendah, atau sering kali keterangan mereka berubah-ubah.
Menyinggung kapasitas tempat penampungan TKW di KBRI Kairo, Lauti menjelaskan, idealnya hanya bisa menampung 10 orang, namun kerap melebihi 20 orang sehingga tidak kondusif.
"Prinsip perlindungan KBRI adalah melindungi WNI yang benar-benar dalam kesulitan, dalam hal ini jika terdapat tanda-tanda penganiayaan secara fisik, atau depresi," ujarnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Apakah Aisar Khaled dari Keluarga Kaya? Soroti TKI di Malaysia usai Diusir Warga Bali
-
Tak Peduli Status Non-Aktif, Uya Kuya Terbang ke Jember Sambut Jenazah PMI dari Hong Kong
-
CEK FAKTA: Klaim Prabowo Pindahkan 150 Ribu TKI dari Malaysia ke Jepang
-
CEK FAKTA: Bantuan TKI Rp680 Juta dari Uang Korupsi Gula, Awas Modus
-
CEK FAKTA: Benarkah TKI Seluruh Dunia Dapat BSU Rp 100 Juta? Ini Penjelasannya
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
Terkini
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
-
Video Aksi Koboi di Tebet, Pulang Kerja Dihadang dan Diancam Tembak
-
Asfinawati Nilai Ada 'Main Politik' di Balik Mandeknya Kasus HAM di Kejagung
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim, Organisasi Sayap PDIP Singgung Pembungkaman Suara Kritis