- Pemerintah menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada 2026 sebagai salah satu program prioritas yang masuk kategori quick win arahan Presiden Prabowo Subianto
- Bahwa total 500 ribu pekerja migran tersebut akan berasal dari dua kelompok besar
- 300 ribu calon pekerja migran akan diambil dari lulusan SMK yang sudah siap diberangkatkan setelah mengikuti pelatihan kompetensi tambahan
Suara.com - Pemerintah menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada 2026 sebagai salah satu program prioritas yang masuk kategori quick win arahan Presiden Prabowo Subianto.
Target besar itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menjelaskan, bahwa total 500 ribu pekerja migran tersebut akan berasal dari dua kelompok besar.
"Salah satu program prioritas dengan quick win yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah penempatan 500 ribu pekerjaan migran Indonesia ke luar negeri di tahun 2026. Ada pun sumber dari 500 ribu itu akan dibagi dua, 300 ribu merupakan lulusan SMK," ujar Christina usai rapat tingkat menteri bersama Kemenko PMK di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Menurut dia, 300 ribu calon pekerja migran akan diambil dari lulusan SMK yang sudah siap diberangkatkan setelah mengikuti pelatihan kompetensi tambahan.
Program tersebut masuk dalam inisiatif SMK Go Global yang berada di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM). Fokusnya memastikan lulusan vokasi memenuhi standar kerja internasional.
"Jadi yang sudah ada lulusan tinggal diberikan peningkatan kompetensi, baik itu teknis maupun bahasa dan mereka bisa segera berangkat setelah selesai pelatihan," katanya.
Untuk memenuhi kekurangan kuota, pemerintah menyiapkan 200 ribu pekerja migran tambahan yang diambil dari masyarakat umum serta para siswa SMK yang saat ini masih menjalani pendidikan.
Namun, mereka yang masih berstatus pelajar harus diarahkan pada bidang pendidikan tertentu agar kompetensinya sesuai kebutuhan negara tujuan.
Baca Juga: Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
"Harus langsung dikhususkan pendidikan apa dan lain-lain, kompetensi seperti apa sehingga ketika mereka lulus mereka sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Total 500 ribu itu adalah target minimal yang diminta oleh Pak Presiden," terangnya.
Christina menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan data kebutuhan kompetensi, kurikulum ideal, hingga bahasa yang harus dipenuhi sesuai permintaan pasar luar negeri. Data tersebut nantinya akan langsung diterapkan di SMK sebagai basis suplai calon pekerja migran.
Berita Terkait
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
TKI Jadi Incaran Para Penipu Online, Dana Rp 7,1 Triliun Hilang
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan