- Pemerintah menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada 2026 sebagai salah satu program prioritas yang masuk kategori quick win arahan Presiden Prabowo Subianto
- Bahwa total 500 ribu pekerja migran tersebut akan berasal dari dua kelompok besar
- 300 ribu calon pekerja migran akan diambil dari lulusan SMK yang sudah siap diberangkatkan setelah mengikuti pelatihan kompetensi tambahan
Suara.com - Pemerintah menargetkan pengiriman 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada 2026 sebagai salah satu program prioritas yang masuk kategori quick win arahan Presiden Prabowo Subianto.
Target besar itu diharapkan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menjelaskan, bahwa total 500 ribu pekerja migran tersebut akan berasal dari dua kelompok besar.
"Salah satu program prioritas dengan quick win yang diarahkan oleh Bapak Presiden adalah penempatan 500 ribu pekerjaan migran Indonesia ke luar negeri di tahun 2026. Ada pun sumber dari 500 ribu itu akan dibagi dua, 300 ribu merupakan lulusan SMK," ujar Christina usai rapat tingkat menteri bersama Kemenko PMK di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Menurut dia, 300 ribu calon pekerja migran akan diambil dari lulusan SMK yang sudah siap diberangkatkan setelah mengikuti pelatihan kompetensi tambahan.
Program tersebut masuk dalam inisiatif SMK Go Global yang berada di bawah koordinasi Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM). Fokusnya memastikan lulusan vokasi memenuhi standar kerja internasional.
"Jadi yang sudah ada lulusan tinggal diberikan peningkatan kompetensi, baik itu teknis maupun bahasa dan mereka bisa segera berangkat setelah selesai pelatihan," katanya.
Untuk memenuhi kekurangan kuota, pemerintah menyiapkan 200 ribu pekerja migran tambahan yang diambil dari masyarakat umum serta para siswa SMK yang saat ini masih menjalani pendidikan.
Namun, mereka yang masih berstatus pelajar harus diarahkan pada bidang pendidikan tertentu agar kompetensinya sesuai kebutuhan negara tujuan.
Baca Juga: Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
"Harus langsung dikhususkan pendidikan apa dan lain-lain, kompetensi seperti apa sehingga ketika mereka lulus mereka sudah siap untuk berangkat ke luar negeri. Total 500 ribu itu adalah target minimal yang diminta oleh Pak Presiden," terangnya.
Christina menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan data kebutuhan kompetensi, kurikulum ideal, hingga bahasa yang harus dipenuhi sesuai permintaan pasar luar negeri. Data tersebut nantinya akan langsung diterapkan di SMK sebagai basis suplai calon pekerja migran.
Berita Terkait
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
TKI Jadi Incaran Para Penipu Online, Dana Rp 7,1 Triliun Hilang
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh
-
Menkes Wacanakan Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Begini Repons Pimpinan DPR
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam Terkait Ijazah Palsu, Statusnya Jadi Tersangka?
-
DPD RI Dorong Sinergi Lokal-Global, Perkuat NTB Sebagai Etalase Pariwisata dan Energi Bersih
-
4 Fakta Pilu Bencana Longsor Cilacap: 21 Warga Masih Dicari, Tanah Terus Bergerak Ancam Tim SAR
-
Firli Bahuri Sambut Rencana Amnesti: Desak SP3 untuk Akhiri Status Tersangka Menggantung
-
Tragedi Longsor Cilacap: Belasan Rumah Terkubur, 20 Warga Masih dalam Pencarian Dramatis
-
Gegara Rokok, Bripda TT Tega Aniaya 2 Siswa SPN Hingga Viral, Kapolda NTT Tak Tinggal Diam
-
Fakta-fakta Roy Suryo Cs Diperiksa 9 Jam di Kasus Ijazah Jokowi, Berakhir Tak Ditahan
-
Meski Lebih Efisien, TII Ungkap Tantangan Baru dalam Pemisahan Jadwal Pemilu