Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan aturan main tentang pilkada seharusnya untuk memudahkan, bukan malah sebaliknya. Mantan Presiden RI tersebut menyontohkan kasus di Kota Surabaya, Jawa Timur, dimana pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Tri Rismaharini-Wishnu Sakti Buana, nyaris tak bisa ikut pilkada tahun 2015 lantaran tidak ada pasangan lawan.
"Ada yang dicintai seperti Ibu Risma (calon petahana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani) tidak ada lawan, dia bingung sendiri. Dia datang ke saya, tanya gimana ini nggak ada lawan. Saya bilang tanya KPU. KPU katakan harus sesuai aturan, kalau tidak ada lawan harus mundur 2017," kata Megawati di acara peringatan Hari Konstitusi di MPR, Selasa (18/8/2015).
"Saya bilang alangkah pusing Republik ini. Cari pemimpin, sudah ada, tapi ada halangan," Megawati menambahkan.
Atas permasalahan tersebut, Megawati mengaku sampai menghubungi Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi menerbitkan Perppu untuk mengatur calon tunggal di pilkada, meski kemudian ditentang.
"Saya bilang Jokowi, bikin Perppu, tapi ditolak. Alasannya kalau ditolak di DPR bakal memalukan pemerintah. Mau tak mau harus tunggu 2017 ada (pelaksana tugas) plt, alangkah senang jadi plt seperti bupati, wali kota, tapi tak bisa tekan anggaran. Buat apa otak kalau model seperti itu," kata Megawati.
Terkait pilkada di Kota Surabaya, akhirnya Risma-Whisnu mendapatkan lawan yaitu Rasiyo dan Dhimam Abror. Pasangan ini diusung oleh PAN dan koalisi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut