Suara.com - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR, Djaka Dwi Winarko, mengatakan 7 proyek pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menghabiskan dana Rp1,6 triliun. Besaran dana tersebut, kata Djaka, merupakan angka dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk selanjutnya dibahas oleh DPR dan Pemerintah.
"1,6 triliun Rupiah, jadi gini ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari Kementerian PU, jadi angka itu dari Kementerian PU, jadi kira-kira kalau mau kaya kini ya anggarannya 1,6 triliun," kata Djaka di Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Menurut Djaka, anggaran ini akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah saat pembahasan RAPBN 2016 pada bulan Oktober mendatang.
Dia menambahkan, rencana pembangunan ini memang inisiatif dari DPR karena kebutuhan lembaga dan DPR. Dengan asumsi, kapasitas ruangan yang sudah tidak mencukupi untuk setiap anggoya DPR bersama stafnya. Selain itu, pembangunan ini juga dilakukan untuk penataan ulang gedung ini.
"Saat ini kan, seperti Nusantara 1, kan over capasity, diharapkan komplek parlemen jadi tempat yang lebih aman, nyaman, bukan hanya untuk anggota tapi juga masyarakat," kata dia.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak mengetahui perihal besaran anggaran Rp1,6 triliun tersebut. Hal tersebut, menurutnya, merupakan kewenangan dari Sekretariat Jenderal DPR sebagai pengguna anggaran. Anggota DPR, sambungnya, hanya pemberi ide.
"Jadi, kami itu loh cuma menegaskan sikap saja. Yang lain juga bikin gedung. KPK bikin gedung, komplek sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua Tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali," ujarnya.
Berita Terkait
-
Urgen, Mengubah Keahlian Individual Manajemen Pengetahuan di Setjen DPR Jadi Kekuatan Institusional
-
Beda dari Biasanya, Sidang Tahunan MPR 2026 Tak Undang Perwakilan Negara Sahabat
-
Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?
-
Masih Rahasia, Prabowo Godok Banyak Nama Sebelum Kirim Surpres Calon Gubernur BI ke DPR
-
Kasus Yurizal, DPR Minta Kemenkes Sanksi Nakes yang Terbukti Langgar Etik
Terpopuler
- Profil Norman Joesoef, Pengusaha Muda yang Disebut-sebut Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- 4 HP Murah Baterai 7000 mAh, Tahan hingga 2 Hari dengan Performa Kencang
- Rumah Lansia 82 Tahun Dieksekusi PN Jakbar Meski Masih Sengketa
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
Terkini
-
Kredit Macet Hantui Industri Pinjol
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
-
Gebrakan Bentor Nazaruddin: Misi 50 Kursi PRI dan Sinyal Barometer Lampung
-
Saat Jas Putih Diuji: Selelah-lelahnya Tenaga Kesehatan, Tetap Lebih Melelahkan Jadi Pasien
-
Rp17 Triliun Aliran Modal Asing Masuk ke Pinjol RI
-
Buntut Kasus Komentar Nirempati Pasien BPJS, RS Sardjito Hentikan Praktik dr. Elda Putri Rahard
-
Curi Perhatian Owi/Butet, 16 Atlet Raih Super Tiket Audisi Umum PB Djarum 2026 di Makassar
-
Urgen, Mengubah Keahlian Individual Manajemen Pengetahuan di Setjen DPR Jadi Kekuatan Institusional
-
1,3 Ton Obat Bius dalam Teh Cina Disita Bea Cukai - TNI dari Kapal Asing di Batam