Suara.com - Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR, Djaka Dwi Winarko, mengatakan 7 proyek pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menghabiskan dana Rp1,6 triliun. Besaran dana tersebut, kata Djaka, merupakan angka dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk selanjutnya dibahas oleh DPR dan Pemerintah.
"1,6 triliun Rupiah, jadi gini ketika kita merancang sesuatu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari Kementerian PU, jadi angka itu dari Kementerian PU, jadi kira-kira kalau mau kaya kini ya anggarannya 1,6 triliun," kata Djaka di Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Menurut Djaka, anggaran ini akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah saat pembahasan RAPBN 2016 pada bulan Oktober mendatang.
Dia menambahkan, rencana pembangunan ini memang inisiatif dari DPR karena kebutuhan lembaga dan DPR. Dengan asumsi, kapasitas ruangan yang sudah tidak mencukupi untuk setiap anggoya DPR bersama stafnya. Selain itu, pembangunan ini juga dilakukan untuk penataan ulang gedung ini.
"Saat ini kan, seperti Nusantara 1, kan over capasity, diharapkan komplek parlemen jadi tempat yang lebih aman, nyaman, bukan hanya untuk anggota tapi juga masyarakat," kata dia.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tidak mengetahui perihal besaran anggaran Rp1,6 triliun tersebut. Hal tersebut, menurutnya, merupakan kewenangan dari Sekretariat Jenderal DPR sebagai pengguna anggaran. Anggota DPR, sambungnya, hanya pemberi ide.
"Jadi, kami itu loh cuma menegaskan sikap saja. Yang lain juga bikin gedung. KPK bikin gedung, komplek sendiri malah, BPK itu lihat dia malah bikin dua Tower, bahkan BPK DKI bikin gedung itu tinggi sekali," ujarnya.
Berita Terkait
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Demo Mahasiswa di DPR, Tuntut Evaluasi Kabinet Merah Putih
-
Anggaran 7 Kemenko Disahkan Banggar DPR, Nilainya Tembus Rp3,1 Triliun
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI