Suara.com - Lembaga Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di kantornya, Kamis sore (20/8/2015).
Dalam pertemuan itu, mereka menanyakan tindak lanjut Pemerintah dalam penyelesaian kasus penculikan aktivis 1997-1998 dan pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Kami bersama keluarga korban tadi menanyakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan penculikan serta penghilangan orang secara paksa," kata Yati Endriyani, Wakil Koordinator Advokasi Kontras.
Pertemuan Kontras dan keluarga korban penculikan aktivis 97/98 berlangsung singkat dan tertutup. Dalam kesempatan itu, mereka juga mempertanyakan komitmen Pemerintah atas empat rekomendasi DPR RI 2009 lalu terkait kasus pelanggaran HAM berat ini.
Isi rekomendasi itu adalah pencarian orang hilang secara paksa tersebut, kemudian meratifikasi konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan secara paksa, pengadilan ad hoc pelanggaran HAM dan rehabilitasi keluarga korban.
"Tadi pak Menteri sepakat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini. Menteri bilang, pemerintah sedang merumuskan langkah kongret dalam penyelesaian masalah ini," ujarnya.
Orang tua korban penculikan aktivis 97/98, Utomo Raharjo yang merupakan ayah dari Petrus Bimo korban penculikan menuturkan, bahwa Yasonna akan menampung tuntutan mereka untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan penculikan tersebut.
"Tadi Pak Menteri mengatakan, Pemerintah memutuskan penyelesaian kasus ini dilakukan secara non yudisial (rekonsiliasi tanpa pengadilan). Karena menurut dia penyelesaian secara yudisial sulit dilakukan. Ditambah lagi ada pro dan kontra di parlemen terhadap kasus ini," katanya.
Iyan Sihaan, orang tua Ucok Munandar Sihaan, korban penculikan menambahkan, bahwa ia ingin anaknya dan konban penculikan lainnya ditemukan tempatnya, bila sudah meninggal diketahui makamnya.
"Yang pasti kami minta diketahui dimana anak itu (korban penculikan dan penghilangan paksa) dulu," tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemerintah Susun Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat, Tekankan Pentingnya Permintaan Maaf Negara
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Peta Jalan Penyelesaian HAM Berat Resmi Dirilis, Keadilan Bagi Korban di Ujung Penantian?
-
Sumarsih, Ibu yang Tak Pernah Lelah Menunggu Keadilan untuk Wawan
-
Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara