Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G Plate, dalam diskusi 'Dana Amunisi DPR', di Jakarta, Sabtu (20/6/2015). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR Johnny G. Plate menyarankan agar DPR menunggu hasil kajian pemerintah atas tujuh proyek dewan bernilai triliunan rupiah yang telah memicu pro dan kontra di tengah perekonomian yang kurang baik.
"Kita tahu kondisi perekonomian kita sedang begini, penerimaan negara juga sedang dalam tantangan, kelenturan fiskal juga menjadi pekerjaan berat untuk dipenuhi, pemerintah sedang mengkaji kembali.
Kita tunggu saja kajian pemerintah, apakah itu bisa dibiayai sekarang, dengan kondisi ekonomi negara saat ini," kata Johnny, Rabu(26/8/2015).
Tujuh proyek DPR terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
"Kita tahu kondisi perekonomian kita sedang begini, penerimaan negara juga sedang dalam tantangan, kelenturan fiskal juga menjadi pekerjaan berat untuk dipenuhi, pemerintah sedang mengkaji kembali.
Kita tunggu saja kajian pemerintah, apakah itu bisa dibiayai sekarang, dengan kondisi ekonomi negara saat ini," kata Johnny, Rabu(26/8/2015).
Tujuh proyek DPR terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Johnny mengatakan yang prioritas saat ini ialah menciptakan lapangan kerja di daerah, bukan memperjuangkan proyek di Senayan.
Selain membuka lapangan kerja, kata mantan Direktur Maskapai Air Asia, wakil rakyat di Senayan harus bisa memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin.
"Seharusnya yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana rencana terkait perlindungan sosial untuk 6 juta warga miskin," kata Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem.
Selain membuka lapangan kerja, kata mantan Direktur Maskapai Air Asia, wakil rakyat di Senayan harus bisa memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin.
"Seharusnya yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana rencana terkait perlindungan sosial untuk 6 juta warga miskin," kata Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
Terkini
-
Banjir Bikin Daan Mogot Macet Horor 9 Km, Motor Mogok Berjamaah
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Malah Jadi Tersangka, Begini Kronologinya
-
Banjir Jakarta Kian Luas: Rendam 45 RT, 22 Ruas Jalan Tergenang
-
Sejumlah Motor Mogok Akibat Nekat Terobos Banjir di Jalan Prapanca 5 Jaksel
-
JATAM Tuding Pencabutan Izin Perusak Hutan Cuma Sandiwara Politik Redam Amarah Publik
-
Ancaman Daging Sapi Langka di Jabodetabek, Pedagang Ancam Mogok Jualan 3 Hari, Ini Pemicunya
-
Waspada! Jakarta Selatan dan Timur Jadi Titik Merah Potensi Longsor Januari 2026, Cek Wilayahnya
-
Founder Indodax Oscar Darmawan Laporkan Akun Medsos Anonim ke Polda Metro, Apa Kasusnya?
-
Daftar Titik Banjir Jakarta Hari Ini: Waspada, Air Setinggi 90 Cm Genangi Jakbar-Jaksel
-
Didesak 10.000 Petisi Konstituen, Rahayu Saraswati Hadir Lagi di DPR Kembali Pimpin Rapat Komisi VII