Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G Plate, dalam diskusi 'Dana Amunisi DPR', di Jakarta, Sabtu (20/6/2015). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR Johnny G. Plate menyarankan agar DPR menunggu hasil kajian pemerintah atas tujuh proyek dewan bernilai triliunan rupiah yang telah memicu pro dan kontra di tengah perekonomian yang kurang baik.
"Kita tahu kondisi perekonomian kita sedang begini, penerimaan negara juga sedang dalam tantangan, kelenturan fiskal juga menjadi pekerjaan berat untuk dipenuhi, pemerintah sedang mengkaji kembali.
Kita tunggu saja kajian pemerintah, apakah itu bisa dibiayai sekarang, dengan kondisi ekonomi negara saat ini," kata Johnny, Rabu(26/8/2015).
Tujuh proyek DPR terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
"Kita tahu kondisi perekonomian kita sedang begini, penerimaan negara juga sedang dalam tantangan, kelenturan fiskal juga menjadi pekerjaan berat untuk dipenuhi, pemerintah sedang mengkaji kembali.
Kita tunggu saja kajian pemerintah, apakah itu bisa dibiayai sekarang, dengan kondisi ekonomi negara saat ini," kata Johnny, Rabu(26/8/2015).
Tujuh proyek DPR terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Johnny mengatakan yang prioritas saat ini ialah menciptakan lapangan kerja di daerah, bukan memperjuangkan proyek di Senayan.
Selain membuka lapangan kerja, kata mantan Direktur Maskapai Air Asia, wakil rakyat di Senayan harus bisa memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin.
"Seharusnya yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana rencana terkait perlindungan sosial untuk 6 juta warga miskin," kata Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem.
Selain membuka lapangan kerja, kata mantan Direktur Maskapai Air Asia, wakil rakyat di Senayan harus bisa memberikan perlindungan sosial bagi warga miskin.
"Seharusnya yang perlu dipikirkan saat ini adalah bagaimana rencana terkait perlindungan sosial untuk 6 juta warga miskin," kata Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Deddy Sitorus soal Dugaan Suap BEM UBK: Orkestrasi Murahan, Pasti Ada Arahan dari Atas
-
Bantah Anggaran Chromebook Rp9,9 Triliun, Nadiem: Tak Sampai 1 Persen APBN di Kemendikbudristek
-
Iran - AS Sepakat Bikin 4 Kelompok Kerja Khusus Bahas Teknis Perdamaian
-
Nadiem Makarim Akui Cemas Saat Jadi Menteri, Rekrut Tim Inti untuk Bantu Birokrasi
-
Di Sidang Korupsi Chromebook, Nadiem Ungkap Ada Arahan Langsung Jokowi
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
-
Pramono Pastikan HUT Jakarta ke-499 Berlangsung Meriah, Tapi Tak Berlebihan
-
DPR Desak PLN Lindungi UMKM Terdampak Pemadaman Listrik, Minta Ada Kompensasi Kerugian
-
Desain Kawasan Suburban Dinilai Perparah Emisi, Mengapa?
-
Kronologi Munas Jelang Muktamar NU Ricuh, Pejabat Organisasi Pecah Pendapat