Suara.com - Ketua Badan Anggaran DPR, Andi Noor Supit menyebutkan dana pembangunan 7 proyek gedung baru DPR belum masuk anggaran di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Sehingga DPR harus mengusulkan kembali anggarannya.
"Rapat konsultasi tadi malam, ada pimpinan DPR, Menteri Keuangan dan Banggar, ternyata belum terakomodir. Karena belum terakomodir, kemudian mekanismenya memang harus diusulkan untuk direncanakan," kata Supit di DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Dia menerangkan, Sekretariat Jenderal DPR sudah melakukan kajian untuk program pembangunan ini dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, belum tuntas.
Dia menambahkan, rencana pembangunan ini juga bukan sekali bangun. Namun dilakukan secara multiyears dan bertahap.
"Secara teknsi itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah penuhi krteria untuk dimasukan dalam APBN," terang Politisi Golkar ini.
Supit menambahkan, dari perencanaan yang ada saat ini, kemungkinan anggaran yang digunakan akan bertambah. Sebelumnya, anggaran untuk program ini mencapai Rp 1,7 triliun, kini butuh dana Rp2,7 trilun
"Dari perncanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp2,3 triliun atau Rp2,7 triliun untukk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah, kalau yang diusulkan Kementerian PU. Sehingga yang akan diutamakan 2015 kalau tidak salah sarana alun-alun demokrasi," ujarnya.
Supit menerangkan dari total dana itu, yang saat ini dibutuhkan adalah Rp600 miliar sampai Rp700 miliar. Anggaran itu diperlukan untuk membangun gedung dan alun-alun demokrasi sebagai skala prioritas.
"Ini baru diajukan Rp600-700 miliar secara keseluruhan sehingga tadi malam Menkeu ingin melihat apakah ada optimalisasi atau tidak, karena memang kita melihat sementara ini ruang fiskalnya agak sedikit karena penerimaan pajak kita lebih rendah kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya 30-40 persen kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya ini hanya dirancang sekitar 5 persen," papar Supit.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Terungkap! Alasan Kejagung Tuntut Mati 6 ABK Penyelundup Sabu Hampir 2 Ton di Kepri
-
TPA Terancam Penuh 2028, Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Sampah Indonesia?
-
Natalius Pigai: Pihak yang Ingin Tiadakan MBG Adalah Penentang HAM
-
Intip Kemeriahan Berbuka Puasa di Masjid Istiqlal, Ribuan Jemaah Padati Pelataran
-
Di Sidang Pledoi, Terdakwa Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Minta Keadilan
-
Richard Lee Tak Ditahan Meski Tersangka, Polda Metro: Berkas Segera Dilimpahkan ke JPU
-
Heboh Ada WNI Jadi Tentara Israel, PDIP: Kalau Motif Ekonomi, Perlu Tambahan Lapangan Kerja
-
Guru Honorer Gugat MK, DPR: Sampai Hari Ini Belum Terbukti MBG Pakai Anggaran Pendidikan
-
Berulang Tahun, Data Tunggal DTSEN Genap 1 Tahun
-
Siswa SMP yang Diduga Lempar Bom Molotov di Kubu Raya Tetap Difasilitasi Ikuti Ujian Akhir