Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Pengusaha

Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan paket kebijakan yang diantaranya bertujuan untuk membereskan permasalahan yang sedang menghambat perekonomian nasional segera disosialisasikan kepada para pengusaha atau pebisnis.

"Ini akan segera dilakukan dan diimplementasikan kepada pelaku bisnis," katanya kepada Antara seusai mengikuti rapat koordinasi terkait paket kebijakan ekonomi di Jakarta, Kamis malam.

Pramono menjelaskan paket kebijakan yang akan diumumkan dalam waktu dekat terkait deregulasi peraturan diantaranya masalah bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) serta masalah sertifikasi halal.

"Di peraturan bagaimanapun harus ada benefit buat bangsa dan negara, tapi jangan ada yang tumpang tindih, misalnya mengenai sertifikasi halal. Padahal dalam aturan main ada yang telah mengatur jelas," katanya.

Selain itu, Pramono menambahkan, contoh lainnya ada deregulasi peraturan terkait Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur persyaratan tarif tenaga listrik, karena implementasinya bertentangan dengan peraturan menteri terkait.

"Ada persoalan dalam pelaksanaannya, akhirnya menjadi penghambat dan menambah beban. Padahal UU mengatur jelas, peraturan menteri juga jelas, dan implementasinya pada direktur pelaksana di lapangan juga jelas," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan salah satu usulan deregulasi peraturan yang diusulkan pihaknya yaitu terkait UU hortikultura, yang selama ini justru dirasakan menghambat proses investasi.

"Kami mengusulkan telaah terhadap ketentuan UU hortikultura, karena selalu menjadi pertanyaan terutama soal divestasi. UU itu menambah investasi tidak, malah berkurang investornya, karena harus melakukan divestasi," katanya.

Selain itu, ada beberapa inisiatif lain dari BPKM terkait peraturan yang mesti direvisi untuk membenahi iklim investasi yaitu deregulasi dalam UU Sumber Daya Air dan beberapa peraturan daerah yang dirasakan masih menghambat.

"Untuk UU SDA posisi kami meminta harus segera diberikan kepastian hukum. Selain itu, harus ada mekanisme yang membatalkan (berbagai) Perda itu dengan cepat. Ini prinsipnya, dan nanti diumumkan lewat Inpres," kata Franky.

Menurut rencana, pemerintah segera mengumumkan paket kebijakan ekonomi yang terkait dengan deregulasi peraturan untuk mempercepat investasi sektor industri dan perdagangan, terlebih dahulu, paling lambat minggu depan.