Suara.com - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso mengakui sempat dihubungi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat penyidik Bareskrim menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan itu sendiri berkaitan dengan kasus duggan korupsi pengadaan mobil crane.
"Iya sekali, waktu menggeledah," kata Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (4/9/2015).
Jenderal Polisi bintang tiga yang akrab disapa Buwas ini mengaku, ketika itu Jusuf Kalla menanyakan mengenai kasus tersebut. Namun Buwas tak menyebutkan apa isi pembicaraan mereka.
"Intinya (JK) menanyakan bagaimana kasus itu dan sudah saya sampaikan," ujarnya.
Saat dikonfirmasi apakah Kalla meminta Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan kasus Pelindo II tersebut, Buwas menampiknya.
"Tidak dong, kalau pidananya nggak boleh diusut berarti tidak boleh lagi pelanggaran pidana diusut dong," kata dia.
Buwas meyakini kalau dalam kasus pengadaan barang di Pelindo II terdapat penyelewengan dan dugaan korupsi yang merugikan negara. Dalam kasus ini, Bareskrim sudah memeriksa sejumlah saksi.
"Saya sangat yakin, bukan 100 persen, tetapi 1.000 persen. Sekarang sudah melakukan pemeriksaan, tersangka adalah pintu masuk kami," kata dia memastikan.
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim menggeledah kantor Direktur Utama Pelindo II R. J. Lino di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Penggeledahan yang berlangsung pada Jumat (28/8/2015) sian, itu soal dugaan korupsi pengadaan mobile crane.
Dalam penggeledahan itu, satu unit harbour mobile crane milik Pelindo II yang dioperasikan di Dermaga 002 Pelabuhan Tanjung Priok disegel.
Selain itu, kasus tersebut juga diduga ada kaitan dengan kasus dwelling time peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.
Penggeledahan ruang kerja Lino kemudian menjadi ramai. Saat terjadi penggeledahan, Lino ditelepon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Lino menyampaikan keluhan ketika itu.
"Come on Pak. I'm make this company so rich. Kok malah saya dihukum begini. Nggak fair Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya seperti ini, saya berhenti," kata Lino kepada Sofyan.
Berita Terkait
-
Hadiri Pengukuhan Guru Besar UGM, Jusuf Kalla: Sikap Kritis Penting dalam Demokrasi
-
Warga Korban Banjir Minta Cangkul dan Sekop ke JK untuk Bersihkan Rumah
-
JK Hingga Jurnalis Korban Pengeroyokan Terima Anugerah Dewan Pers 2025
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Jenderal Bintang Dua Terseret Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mabes AD Turun Tangan
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden