Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD [suara.com/Oke Atmaja]
Tujuan kedatangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ke Komisi Pemberantasan Korupsi, hari ini, untuk mengonfirmasi sejumlah kasus korupsi yang ditanyakan masyarakat kepadanya.
"Saya kesana (KPK) untuk menanyakan beberapa kasus yang oleh masyarakat dipertanyakan," kata Mahfud di KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Mahfud mengatakan selalu mengikuti perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Menurut lelaki asal Madura ini korupsi di Indonesia sangat mengerikan. Satu kasus bisa menyinggung puluhan pejabat.
"Nah, saya melihat KPK bisa mempertanggungjawabkan secara yuridis terhadap apa yang semua dilakukan dan saya menjadi ngeri untuk satu kasus saja ternyata rangkaiannya bisa puluhan pejabat. Itu baru satu kasus," kata Mahfud.
Itu sebabnya, Mahfud meminta masyarakat bersabar menunggu hasil kerja KPK. KPK menangani sangat banyak kasus korupsi dan membutuhkan waktu.
"Saya diberikan gambaran oleh KPK dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam. Itu semua kasus terproses dan terdokumen dengan baik. Tapi masalah di negara kita korupsi sudah menggurita. Masyarakat harus sabar juga, taruhlah ada ratusan kasus dan itu kait mengkait satu dengan yang lain. Karena itu harus dipilih sesuai prioritas, kalau sekaligus kan tidak mungkin," katanya.
Karena begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, Mahfud berharap lembaga penegak hukum saling bersinergi. Kalau tidak, bukan tidak mungkin, Indonesia akan hancur oleh korupsi.
"Belum lagi yang di kejaksaan, kan banyak kasus juga. Ini yang harus didasari oleh kita semua, jangan sampai bangsa ini nanti hancur begitu saja karena korupsi. Oleh sebab itu negara harus bersinergi antar lembaga negaranya, kejaksaan kepolisian dan KPK harus bersinergi karena persoalan korupsi ini luar biasa mengancam," katanya.
"Saya kesana (KPK) untuk menanyakan beberapa kasus yang oleh masyarakat dipertanyakan," kata Mahfud di KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Mahfud mengatakan selalu mengikuti perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Menurut lelaki asal Madura ini korupsi di Indonesia sangat mengerikan. Satu kasus bisa menyinggung puluhan pejabat.
"Nah, saya melihat KPK bisa mempertanggungjawabkan secara yuridis terhadap apa yang semua dilakukan dan saya menjadi ngeri untuk satu kasus saja ternyata rangkaiannya bisa puluhan pejabat. Itu baru satu kasus," kata Mahfud.
Itu sebabnya, Mahfud meminta masyarakat bersabar menunggu hasil kerja KPK. KPK menangani sangat banyak kasus korupsi dan membutuhkan waktu.
"Saya diberikan gambaran oleh KPK dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam. Itu semua kasus terproses dan terdokumen dengan baik. Tapi masalah di negara kita korupsi sudah menggurita. Masyarakat harus sabar juga, taruhlah ada ratusan kasus dan itu kait mengkait satu dengan yang lain. Karena itu harus dipilih sesuai prioritas, kalau sekaligus kan tidak mungkin," katanya.
Karena begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, Mahfud berharap lembaga penegak hukum saling bersinergi. Kalau tidak, bukan tidak mungkin, Indonesia akan hancur oleh korupsi.
"Belum lagi yang di kejaksaan, kan banyak kasus juga. Ini yang harus didasari oleh kita semua, jangan sampai bangsa ini nanti hancur begitu saja karena korupsi. Oleh sebab itu negara harus bersinergi antar lembaga negaranya, kejaksaan kepolisian dan KPK harus bersinergi karena persoalan korupsi ini luar biasa mengancam," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan