Suara.com - Para politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengritik para pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
"Kami akan mengajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini bukan serangan pribadi, tapi ini dilakukan agar ada pertanggungjawaban," kata Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Sabtu (5/9/2015)
Hadir pula dalam konferensi pers tersebut antara lain para Anggota Komisi II DPR RI, yaitu Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, dan Adian Napitupulu.
Charles mengaku malu dan sedih melihat pemimpin DPR hadir di acara kampanye bakal calon presiden AS dari Partai Republik, karena dirinya menganggap institusi bangsa sudah dijual untuk kepentingan politik Donald Trump.
"Mereka berangkat menggunakan fasilitas negara, datang sebagai ketua DPR RI dan bertemu Donald Trump masih menggunakan pin DPR," ucap dia.
Budiman Sudjatmiko melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah fenomena, di mana seolah-olah keberadaan pemimpin DPR di AS merepresentasikan pilihan masing-masing anggota dewan.
Dia juga mengatakan Donald Trump bukan kepala negara, bahkan bukan representasi Partai Republik, melainkan representasi salah satu fraksi di dalam satu parpol.
Budiman menggangap peristiwa kehadiran pemimpin legislatif Indonesia dalam acara kampanye bakal calon presiden negara lain sebagai sebuah lelucon besar.
Sementara itu, Diah Pitaloka mengatakan bahwa peristiwa tersebut melanggar kode etik anggota dewan, integritas dan kredibilitas citra lembaga di dunia internasional.
"Bicara martabat, ini perlu ditindaklanjuti untuk diajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan," tegas dia.
Sebelumnya, berita tentang pertemuan rombongan DPR di bawah koordinasi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan pebisnis AS Donald Trump, di Amerika Serikat ramai dibicarakan di media sosial.
Delegasi DPR di sela-sela kunjungan resminya, kedapatan hadir dalam acara konferensi pers Donald Trump terkait dukungan politiknya di AS.
Bahkan peristiwa tersebut ditulis dalam sebuah kolom khusus oleh Foreign Policy, sebuah majalah politik internasional prestisius yang berbasis di Washington DC, dengan judul "Let's Make Indonesia Great Again". (Antara )
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang