Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyatakan, peristiwa kehadiran pemimpin legislatif dalam acara kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump dari Partai Republik menjadi momentum untuk menguji integritas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Ini kasus besar, mari kita jadikan momentum ini untuk menguji MKD DPR, bisa tidak kasus ini selesai," kata Budiman dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).
Dia mengatakan, bahwa ujian MKD DPR atas kasus ini dapat mendorong pada perbaikan institusi ke arah yang lebih baik, karena menurut dia kasus tersebut sudah meluas menjadi skala internasional.
Para anggota dewan mengritik peristiwa kehadiran para pemimpin DPR dalam acara kampanye bakal calon presiden AS, Donald Trump, dan akan mengajukan kasus tersebut ke MKD DPR.
"Kami akan mengajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini bukan serangan pribadi, tapi ini dilakukan agar ada pertanggungjawaban," kata anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka mengatakan bahwa peristiwa tersebut melanggar kode etik anggota dewan, integritas dan kredibilitas citra lembaga di dunia internasional.
"Bicara martabat, ini perlu ditindaklanjuti untuk diajukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan," tegas dia.
Sebelumnya, berita tentang pertemuan rombongan DPR di bawah koordinasi Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Donald Trump di Amerika Serikat ramai dibicarakan di media sosial.
Delegasi DPR di sela-sela kunjungan resminya, kedapatan hadir dalam acara konferensi pers Donald Trump terkait dukungan politiknya di AS.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama