Suara.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus kebakaran hutan yang kini kembali terjadi di kawasan Sumatera, terutama Riau. Bahkan Jokowi perlu intens mengawasi kebakaran itu.
Selain itu pihak kepolisian pun harus bisa mengusut penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan terjadinya kepulan asap di beberapa daerah di Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat ini juga meminta polisi menangkap pelaku utama yang diduga sengaja melakukan pembakaran lahan.
"Cepet, tegur, tangkap, provokator, penyandang dana tangkap. Jangan menyalahkan yang lain- lain. Padahal mereka yang biasanya membakar tidak diapa-apakan. Jadi sebetulnya inilah pergulatan kita," kata SBY di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2015).
SBY menduga jika kebakaran hutan dan lahan ini 70 persen disebabkan oleh faktor kesengajaan.
"Saya analisis, saya kaji, saya ikuti terus sambil menyelesaikan masalah itu, komponen itu mungkin sekitar 30 persen. 70 persen dibakar, jangan ada dusta diantara kita. Siapa yang membakar? Sebagian perusahaan untuk efisiensi nyuruh orang lain, bakar. Kemudian ada rakyat yang memiliki kebun kecil-kecil. Yang lain ngebakar, yauda bakar aja. Nah yang kena ratusan ribu orang teriak-teriak," katanya.
"Pak Jokowi harus tongkrongin, mendisplinkan itu jalan. Leadership di butuhkan tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ini nggak boleh, meski soal asap tidak mematikan, tapi bisa bikin kanker dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparat keamanan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang membakar lahan sehingga menyebabkan kabut asap di 6 provinsi.
"Sudah saya perintahkan ke Kapolri untuk ditindak setegas-tegasnya, sekeras-kerasnya untuk perusahaan yang tidak mematuhi," ujar Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan di Dusun Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan, Minggu.
Presiden juga mengingatkan kepada seluruh kementerian lembaga, TNI/Polri, dan semua yang terkait, bahwa tindakan yang terbaik adalah tindakan preventif. Mengenai perusahaan yang tidak mematuhi untuk tidak membakar lahan, diminta untuk bertanggung jawab.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa tidak sekali dua kali pihaknya menyampaikan peringatan kepada sejumlah perusahaan peekebunan yang membakar lahannya. Karena para perusahaan perkebunan tersebut sebetulnya juga harus bertanggungjawab terhadap kanan kirinya, terhadap hak yang sudah diberikan pemerintah kepada mereka, ujar Presiden Jokowi.
"Sudah saya sampaikan ke Kemenhut, kalau iya cabut-cabut, kalau ada pidananya nanti diproses di Kapolri," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan itu Presiden juga mengingatkan bahwa dirinya telah menggerakan orang untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi kebakaranan sejak April 2015.
"Jangan sudah kebakaran luas ini menjadi sulit. Jadi tadi saya sampaikan, saya tidak ingin lagi bicara masalah penyebabnya apa, solusinya apa. Semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujar Jokowi.
Namun saat ini, Presiden Jokowi meminta untuk segera menyelesaikan masalah kebakaran lahan di lapangan. Sementara tahun depan, pencegahan harus dinomorsatukan. Menurut Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar, tahun lalu lahan yang terbakar sebanyak 8.000 ha sekarang 1.000 ha.
"Tetapi 1.000 ha kalau sudah seperti ini penanganannya sangat sulit," Presiden Jokowi menegaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Cengkeraman Iran di Selat Hormuz Makin Kuat saat Ada Blokade AS, Kenapa?
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'